JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga (PPN) masih menanti titah resmi dari pihak pemerintah menyusul wacana pembatasan bahan bakar Pertalite berbasis desil.

Rancangan kebijakan tersebut membatasi distribusi Pertalite khusus kepada masyarakat golongan desil 9 dan 10.

Petinggi korporasi dari sumbernya menerangkan bahwa pada intinya, perusahaan bakal mengikuti seluruh instruksi yang diberikan oleh pemerintah.

Pihak manajemen mengonfirmasi kesiapan apabila aturan tersebut telah dideklarasikan secara resmi oleh pemerintah.

"Soal kemudian pemerintah memiliki beberapa opsi, apakah dari desil, apakah dari pembatasan dengan cara lainnya, kami pikir Pertamina pasti akan siap apabila kebijakan itu sudah official dari pemerintah," ujar dari sumbernya ketika dijumpai di wilayah tersebut, Kamis (10/9/2026).

Pihak tersebut menegaskan akan terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah perihal penerapan aturan itu ke depan.

Mengenai aspek teknis operasional, dari sumbernya belum dapat memaparkan secara mendalam sebab masih menunggu ketok palu dari pemerintah.

"Sampai saat ini kami masih nunggu ya, masih nunggu," tambah dari sumbernya.

Kendati demikian, pihak perusahaan tetap menyambut baik rencana tersebut berikut skema alternatif lain asalkan subsidi energi menyasar pihak yang benar-benar berhak.

"Kami dari Pertamina memahaminya adalah bahwa BBM bersubsidi itu untuk masyarakat yang tidak mampu, untuk masyarakat yang berhak dan layak untuk menerima subsidi. Sehingga apakah itu kemudian desil, apakah itu kemudian ada mekanisme yang lain, selama semangatnya adalah bahwa masyarakat yang dianggap mampu itu diarahkan, diajak, diimbau untuk menggunakan BBM nonsubsidi atau energi nonsubsidi," ungkap dari sumbernya.

Sebelum kejadian ini, Menteri Keuangan dari sumbernya sempat membocorkan rencana negara dalam membatasi akses Pertalite bagi masyarakat pada desil 9 hingga 10.

Pada tahap permulaan, pemerintah tidak serta-merta memberlakukan pembatasan tersebut kepada seluruh lapisan kelompok secara serentak.

Pejabat tersebut menuturkan bahwa pembatasan bakal diprioritaskan terlebih dahulu bagi masyarakat yang masuk kategori desil 10.

Penerapan pembatasan pembelian energi tersebut dijadwalkan bakal berjalan dalam beberapa bulan ke depan.

Pada kesempatan sebelumnya, tokoh tersebut sempat menyatakan bahwa kebijakan ini bakal mulai berlaku sebelum pergantian tahun.

"Nggak diperketat. Cuma akan dipastikan nanti yang saya tahu ya, supaya tepat sasaran. Mungkin kami akan coba nanti berapa bulan ke depan, yang Desil 10, kami batasin dulu," ujar dari sumbernya saat berada di gedung parlemen, Kamis (20/8).