JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga (PPN) tetap menantikan ketetapan formal pemerintah perihal gagasan pengetatan bahan bakar Pertalite mengacu pada golongan desil.
Agenda tersebut menetapkan pembatasan Pertalite khusus bagi warga yang menempati kelompok desil 9 sampai 10.
Pejabat korporasi dari sumbernya mengemukakan bahwa secara mendasar, pihak perusahaan bakal mematuhi instruksi dari pihak berwenang.
Manajemen menyatakan kesiapan penuh sekiranya pemerintah telah mendeklarasikan kebijakan tersebut secara legal.
"Soal kemudian pemerintah memiliki beberapa opsi, apakah dari desil, apakah dari pembatasan dengan cara lainnya, kami pikir Pertamina pasti akan siap apabila kebijakan itu sudah official dari pemerintah," ujar dari sumbernya saat ditemui di lokasi tersebut, Kamis (10/9/2026).
Pihak tersebut memastikan bakal melakukan koordinasi lanjutan bersama pemerintah terkait implementasinya kelak.
Berkenaan dengan teknis pelaksanaan, dari sumbernya belum memberikan penjelasan mendetail lantaran masih menanti keputusan definitif pemerintah.
"Sampai saat ini kami masih nunggu ya, masih nunggu," imbuh dari sumbernya.
Meskipun demikian, manajemen tetap memberikan dukungan terhadap rencana tersebut beserta opsi mekanisme lainnya selama penyaluran bahan bakar subsidi berjalan lebih tepat sasaran.
"Kami dari Pertamina memahaminya adalah bahwa BBM bersubsidi itu untuk masyarakat yang tidak mampu, untuk masyarakat yang berhak dan layak untuk menerima subsidi. Sehingga apakah itu kemudian desil, apakah itu kemudian ada mekanisme yang lain, selama semangatnya adalah bahwa masyarakat yang dianggap mampu itu diarahkan, diajak, diimbau untuk menggunakan BBM nonsubsidi atau energi nonsubsidi," beber dari sumbernya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan dari sumbernya sempat membongkar rancangan pemerintah dalam membatasi pembelian Pertalite bagi kalangan masyarakat desil 9 sampai 10.
Pada fase permulaan, pihak berwenang tidak langsung memberlakukan pembatasan pembelian bagi keseluruhan kelompok itu.
Pejabat tersebut menyampaikan bahwa pembatasan bakal diaplikasikan terlebih dahulu kepada warga yang masuk dalam desil 10.
Pelaksanaan pembatasan pembelian bahan bakar tersebut rencananya bakal dieksekusi dalam beberapa bulan mendatang.
Pada waktu sebelumnya, figur tersebut sempat menyebutkan bahwa aturan ini bakal diterapkan menjelang pergantian tahun.
"Nggak diperketat. Cuma akan dipastikan nanti yang saya tahu ya, supaya tepat sasaran. Mungkin kami akan coba nanti berapa bulan ke depan, yang Desil 10, kami batasin dulu," ujar dari sumbernya saat ditemui di kawasan parlemen, Kamis (20/8).
