BULETINFINANSIAL.COM — Sarjito tidak hanya bicara soal pengawasan. Dalam paparannya di hadapan anggota dewan, ia menekankan bahwa bursa mineral dan komoditas strategis harus dibangun dari fondasi paling bawah: infrastruktur fisik. Menurutnya, tanpa sistem pergudangan yang aman dan lembaga penilai yang kredibel, harga yang terbentuk di bursa tidak akan pernah dipercaya.
"Kalau dari awal tentu kita harus lihat dari pergudangan kemudian siapa yang jadi penilai, surveyor, bursanya, lembaga kliringnya, karena itu infrastruktur harus aman, andal dan terintegrasi dengan baik," ujarnya di kompleks parlemen, Senin (24/8/2026).
Bukan Sekadar Bursa, tapi Ekosistem yang Terhubung
Delapan pilar yang dijabarkan Sarjito adalah Trusted Infrastructure, Trusted Market, Trusted Player, Trusted Product, Trusted Data, Trusted Regulator, Trusted Ecosystem, serta Trusted Price. Ia menegaskan bahwa pilar-pilar ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Pasar yang transparan, misalnya, hanya akan tercipta jika data yang disajikan akurat dan regulatornya konsisten.
Yang menarik, Sarjito menekankan bahwa OJK tidak bisa bekerja sendirian. Ia mencontohkan bagaimana China mengamankan pasokan mineralnya dengan mengimpor dari berbagai negara, lalu mendorong industri nasionalnya untuk mengolah dan berekspansi ke luar negeri dengan membangun smelter.
"Oleh karena itu ekosistem ini harus terkoneksi sehingga OJK tidak bisa menjadi sole regulator yang berjalan sendiri," katanya.
Koordinasi Lintas Lembaga, Termasuk BIN
Untuk mewujudkan ekosistem yang terhubung itu, Sarjito menyebut perlunya koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain. Ia secara spesifik menyebut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Intelijen Negara (BIN). Kolaborasi ini dinilai penting untuk memastikan tata kelola berjalan dari hulu ke hilir, mulai dari produksi, perdagangan, pengolahan, hingga pengawasan.
Di sisi lain, Sarjito juga menyoroti pentingnya produk yang diperdagangkan di bursa. Produk tersebut harus relevan dengan kebutuhan nasional, memiliki standar mutu yang jelas, dan memberi manfaat bagi ekonomi Indonesia. Ini bukan sekadar soal volume transaksi, tetapi juga nilai strategis bagi industri dalam negeri.
Harga Acuan Indonesia Jadi Target Utama
Pilar terakhir yang menjadi tujuan akhir dari seluruh kebijakan ini adalah Trusted Price. Sarjito ingin membentuk mekanisme penemuan harga (price discovery) yang kredibel dan mengembangkan Indonesia Reference Price. Ia menekankan, harga referensi ini tidak bisa dibuat-buat. Harus ditopang oleh transaksi riil di bursa, standar mutu yang jelas, likuiditas yang memadai, dan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan.
Jika pilar ini terbentuk, Indonesia tidak lagi menjadi penerima harga dari bursa internasional, melainkan penentu harga untuk komoditas strategisnya sendiri. Ini adalah perubahan besar yang diusulkan Sarjito, dan keputusan akhir kini berada di tangan Komisi XI DPR RI.
