JAKARTA - Streamlining atau penataan ulang struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai patut disegerakan secara terukur dan presisi.
Langkah penataan BUMN amat dibutuhkan guna memunculkan susunan perusahaan yang lebih ramping, berdaya guna, serta produktif.
Dari sumbernya menuturkan, kebijakan streamlining ini merupakan bagian dari petunjuk pemerintah lewat Danantara dan tidak cuma ditujukan bagi satu korporasi saja.
Dalam pendalaman materi bersama BUMN sektor energi saat agenda kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI di Manado, Sulawesi Utara, Selasa (11/8), dari sumbernya menerangkan bahwasanya agenda perampingan telah masuk sebagai topik pembahasan dalam RKAP Danantara sejak awal tahun.
Berdasarkan pandangannya, seluruh BUMN wajib melakukan efisiensi struktur agar susunan organisasi tidak terlampau besar serta gurita anak maupun cucu perusahaan yang tak relevan dapat dipangkas.
"Komisi VI pada prinsipnya mendukung streamlining BUMN. Jangan sampai ada anak atau cucu perusahaan yang tidak jelas fungsinya tetapi tetap menghabiskan sumber daya perusahaan. Kami harus ingat bahwa uang BUMN pada akhirnya adalah uang rakyat. Karena itu, jangan sampai ada pemborosan yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Firnando.
Dari sumbernya menganggap tahapan penataan yang sedang berlangsung perlu direalisasikan lebih cepat, namun tetap berlandaskan analisis yang mendalam agar penghematan yang tercapai betul-betul berdampak positif bagi produktivitas dan performa perseroan.
Dari sumbernya menegaskan, kebijakan streamlining tak boleh diartikan sekadar pemangkasan total unit BUMN.
Menurut penjelasannya, pembenahan mesti dilakukan secara cermat dengan tetap menjaga peran pokok dari tiap-tiap korporasi.
Susunan organisasi yang lebih ringkas diharapkan sanggup mempercepat alur pengambilan keputusan, memotong alur birokrasi, menggenjot efisiensi, sekaligus membuat BUMN makin responsif terhadap dinamika ekonomi dan kebutuhan publik.
Oleh sebab itu, pemerintah bersama Danantara patut memastikan tiap langkah restrukturisasi mempunyai landasan yang konkret, sasaran terukur, serta tidak memicu masalah baru.
Selaku mitra kerja pemerintah di ranah BUMN, dari sumbernya memastikan Komisi VI DPR RI bakal terus mengawal eksekusi pemangkasan ini supaya kebijakan tersebut benar-benar melahirkan BUMN yang sehat, hemat, profesional, dan menyumbang kemanfaatan maksimal untuk negara.
"Target kami bukan sekadar mengurangi jumlah entitas BUMN, tetapi membangun struktur yang benar-benar efektif dan produktif. Jangan buang-buang uang rakyat untuk mempertahankan struktur yang tidak lagi memiliki fungsi yang jelas. Streamlining harus dipercepat, dilakukan secara presisi, dan tetap menjaga core business agar BUMN semakin kuat serta mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian dan masyarakat," tutup Firnando.
