JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menyediakan insentif pajak bagi area industri dan entitas usaha yang menjalankan konsep industri hijau serta memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT).
Langkah ini menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat proses transformasi menuju ekonomi hijau sekaligus mendongkrak daya saing investasi.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan insentif tersebut dihadirkan sebagai bentuk dorongan kepada para pelaku bisnis yang berkomitmen menerapkan praktik operasional yang ramah lingkungan.
"Kami berikan insentif pajak untuk kawasan industri dan perusahaan, yang menerapkan industri hijau dan energi baru terbarukan," kata Ahmad dikutip dari Sumbernya, Jumat (24/7/2026).
Menurut Ahmad Luthfi, akselerasi industri hijau sudah menjadi salah satu fokus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah 2025-2029.
Komitmen tersebut juga makin diperkuat melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2025 mengenai Penyelenggaraan Fasilitasi Industri Hijau.
Ahmad Luthfi menegaskan, penerapan industri hijau bukan lagi sekadar gagasan jangka panjang, melainkan sebuah kebutuhan mutlak yang mesti direalisasikan saat ini.
Oleh karena itu, Pemprov Jawa Tengah terus mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan dan efisiensi konsumsi energi di berbagai sektor manufaktur.
"Dengan begitu dunia internasional akan melihat bahwa Jawa Tengah telah menerapkan 'green economy' dan 'green industry'," ujarnya.
Ahmad Luthfi memaparkan pergeseran menuju industri hijau dilakukan secara menyeluruh, mencakup skala industri kecil, menengah, hingga industri berskala besar.
Upaya tersebut dinilai krusial agar para pelaku usaha di Jawa Tengah tetap sanggup bersaing di pasar mancanegara, terutama karena banyak negara tujuan ekspor saat ini memberlakukan standar produk beremisi karbon rendah.
"Saya bertemu perwakilan 41 negara Uni Eropa di Solo, mereka bilang bahwa sustainable (keberlanjutan) lingkungan, industri hijau dan energi baru terbarukan merupakan kebutuhan," katanya.
Dalam rangka memperkokoh ekosistem industri hijau, Pemprov Jawa Tengah menjalin kerja sama dengan Institute for Essential Services Reform (IESR) untuk menggelar Jateng Green Industrial Summit 2026.
Ajang forum ini mempertemukan pihak pemerintah, pelaku bisnis, pengelola kawasan industri, akademisi perguruan tinggi, lembaga keuangan, serta bermacam pemangku kepentingan untuk mempercepat akselerasi industri hijau di daerah.
Di dalam acara tersebut turut diserahkan penganugerahan kepada sejumlah entitas yang dianggap berkontribusi nyata dalam pengembangan industri hijau, mulai dari tingkatan sekolah, usaha kecil, industri menengah dan besar, kawasan industri, hingga pemerintah daerah yang memperlihatkan komitmen terbaik dalam mendukung pergeseran menuju ekonomi hijau
