JAKARTA - Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menjadi tempat penyampaian kabar positif mengenai kondisi fiskal negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjabarkan Laporan Realisasi Semester I serta Prognosis Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026. 

Rapat kerja tersebut berlangsung pada 7 Juli 2026 di bawah pimpinan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, yang berfungsi sebagai wadah krusial bagi eksekutif dan legislatif dalam meninjau pencapaian fiskal paruh pertama tahun sekaligus mematangkan strategi untuk enam bulan berikutnya.

Hasil peninjauan tersebut menunjukkan indikator yang sangat baik. APBN 2026 terbukti memiliki daya tahan yang kuat di tengah situasi geopolitik yang memanas dan volatilitas ekonomi global. 

Penerimaan negara berhasil melonjak hingga dua digit, realisasi belanja negara tersebar dengan lebih seimbang sepanjang enam bulan pertama, serta angka defisit finansial tetap berada di zona aman. 

Purbaya menggarisbawahi bahwa hasil positif ini bukan sekadar keberuntungan, melainkan dampak nyata dari langkah reformasi struktural yang terus diimplementasikan oleh pemerintah, meliputi pembenahan sistem administrasi pajak sampai akselerasi distribusi belanja ke tingkat daerah.

Sektor pendapatan negara yang memperlihatkan pertumbuhan kokoh menjadi salah satu fokus utama dalam pertemuan kerja tersebut. Purbaya menjelaskan bahwa total pendapatan negara yang dikumpulkan hingga paruh pertama 2026 sudah menyentuh Rp1.459,4 triliun atau setara dengan 46,3 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN. 

Perolehan tersebut melesat 21,4 persen secara tahunan jika disandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025. Performa impresif ini didorong oleh realisasi Penerimaan Perpajakan yang mencapai Rp1.187,8 triliun (44,1 persen dari target APBN) beserta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp271,0 triliun yang naik sebesar 21,6 persen. Sisi menarik dari capaian pendapatan negara pada paruh pertama tahun 2026 ini adalah momentum pembalikan arah dari situasi tahun sebelumnya.

“Kalau kita lihat Penerimaan Pajak aja itu tumbuhnya 24,6 persen. Ini perkembangan yang menggembirakan, ingat tahun lalu kontraksi 7 persen di 6 bulan pertama. Jadi, reformasi perpajakan dan reformasi organisasi maupun personalia perpajakan sudah memberikan hasil yang cukup menjanjikan, saya pikir kedepannya akan terus membaik,” ucap Menkeu optimis.

Hampir seluruh sektor riil mencatatkan performa yang menguntungkan seiring dengan kenaikan setoran pajak sebesar 24,6 persen dan PNBP yang meroket 21,6 persen. Purbaya mempertegas rasa optimistisnya bahwa saat ini jalur penerimaan negara sudah berada pada rute yang tepat. Kondisi ini menjadi indikator valid bahwa dinamika ekonomi dalam negeri serta pembaruan di sektor pendapatan mulai membuahkan hasil yang jauh lebih tangguh.

Secara breakdown sektor, tren kenaikan penerimaan pajak disokong oleh hampir semua lini utama perekonomian. Faktor pendorong paling dominan berasal dari lini perdagangan serta industri pengolahan. Pertumbuhan PPN dan PPnBM yang menyentuh angka 42,2 persen juga memperlihatkan bahwa tingkat konsumsi masyarakat domestik masih berada dalam kondisi yang kuat. 

Di sisi lain, pos penerimaan kepabeanan dan cukai ikut bergerak positif dengan angka realisasi berkisar di Rp152 triliun atau memenuhi 45,2 persen dari target APBN serta tumbuh 3,4 persen. Perolehan tersebut didukung oleh stabilitas angka produksi hasil tembakau, peningkatan aktivitas impor bahan baku untuk kebutuhan industri, serta apresiasi harga komoditas kelapa sawit di pasar global.

Catatan penerimaan negara dalam laporan paruh pertama tahun ini membuktikan bahwa sumber pendapatan negara kini bertumpu pada basis yang jauh lebih merata. Menurut keterangan Menkeu, perolehan positif ini sukses didapatkan tanpa harus memberikan beban tambahan bagi masyarakat luas maupun para pelaku usaha.

“Saya yakin dengan efisiensi pegawai pajak, perbaikan Coretax dan perbaikan prosedur, kita bisa mencapai itu tanpa menaikkan tarif pajaknya atau menciptakan pajak baru,” kata Menkeu.

Dari sisi pengeluaran, pemerintah pun membukukan catatan performa yang tidak kalah impresif. Sektor belanja negara berhasil terserap sebesar Rp1.656,0 triliun, dengan rasio penyerapan mencapai 43,1 persen dari pagu anggaran APBN. Nilai ini mengalami pertumbuhan sebesar 17,8 persen secara tahunan. Rincian dari realisasi tersebut meliputi porsi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.298,6 triliun serta pos transfer ke daerah (TKD) senilai Rp357,4 triliun. 

Anggaran belanja negara tidak hanya sekadar habis terpakai, tetapi difokuskan untuk memicu akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan pola distribusi penyerapan yang jauh lebih merata sepanjang tahun berjalan.

“Kalau kita lihat belanja negara tahun lalu dalam periode yang sama hanya tumbuh 38,8, sekarang tumbuhnya 43,1 persen. Itu merupakan hasil dari upaya kita untuk memastikan belanja negara lebih terjadi merata sepanjang tahun,” jelas Menkeu.

Alokasi belanja pemerintah pusat mayoritas disalurkan untuk membiayai berbagai program prioritas berskala nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), subsidi iuran Jaminan Kesehatan, program Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan, program Kartu Indonesia Pintar Kuliah, hingga alokasi untuk pembayaran gaji, THR, serta gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara. Menkeu turut menambahkan bahwa akselerasi serta peningkatan realisasi pada pos belanja pemerintah pusat ini berfungsi sebagai pendorong utama guna menyokong pertumbuhan ekonomi sepanjang paruh pertama tahun 2026.

Porsi realisasi untuk subsidi dan kompensasi pun ikut terkerek naik secara signifikan hingga menyentuh angka Rp233 triliun atau setara dengan 52,1 persen dari pagu APBN, dengan komposisi realisasi subsidi senilai Rp116 triliun dan pos kompensasi sebesar Rp116,9 triliun. 

Angka penyerapan ini melonjak hingga 44,4 persen apabila disandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Tingginya realisasi pada sektor subsidi dan kompensasi ini dipicu oleh pergerakan fluktuatif ICP, dinamika nilai tukar mata uang rupiah, serta peningkatan volume konsumsi pada BBM, LPG, dan pasokan listrik yang mendapatkan subsidi. Sementara itu, untuk pos realisasi subsidi nonenergi utamanya dipengaruhi oleh eskalasi pembayaran untuk subsidi pupuk.

“Realisasi penyaluran barang bersubsidi sampai dengan semester 1 tahun 2026 juga menunjukkan peningkatan apabila dibandingkan dengan realisasi penyaluran periode yang sama tahun 2025. Realisasi penyaluran volume BBM meningkat sebesar 7,8 persen, volume LPG 3 kg meningkat sebesar 2 persen, Pelanggan listrik bersubsidi meningkat sebesar 2,1 persen, volume pupuk meningkat sebesar 21,4 persen, dan debitur KUR meningkat sebesar 3,6 persen,” terang Menkeu.

Di sisi lain, penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) berhasil menorehkan pencapaian tersendiri. Dilihat secara persentase, rasio penyaluran dana TKD pada tahun 2026 ini menjadi yang paling tinggi dalam kurun waktu 5 tahun ke belakang. 

Hasil positif ini merefleksikan bahwa kerja sama fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berjalan kian padu serta efektif dalam menyokong agenda pembangunan di seluruh wilayah tanah air.

“Realisasi TKD yang tinggi di semester I tahun 2026 ditentukan oleh andil kinerja pemerintahan daerah dalam menyerap anggaran dan merealisasikan target tersebut. Realisasi penyaluran TKD dari pemerintahan pusat sudah on track dan berjalan lebih cepat. Kami akan kawal terus realisasi penyaluran TKD di semester ke-2,” ucap Menkeu.

Walaupun pos belanja negara bergerak secara ekspansif untuk menggerakkan roda perekonomian, pemerintah tetap menerapkan pengelolaan fiskal yang sangat disiplin. Angka defisit APBN pada semester I tahun 2026 tercatat berada di level Rp196,5 triliun atau sekitar 0,76 persen dari total PDB. Kondisi riil ini membuktikan bahwa posisi defisit APBN masih bisa dijaga dengan baik dalam batas yang aman dan terkendali.

“Jadi kalau kita lihat dulu waktu kami publish angka triwulan pertama, keluarnya itu 0,9. Semua pengamat panik dan mereka billing kalau dikali 4 jadi 3,6. Jadi mereka bilang berarti anggaran tahun ini pasti defisitnya 3,6 persen, lewat dari 3. Kalau kita pakai cara yang sama sekarang 6 bulan, 0,7 berarti kalau setahun kan berapa? 1,52? Harusnya begitu kalau mereka memakai cara yang bersama. Tapi saya yakin mereka tidak akan memakai cara yang sama, jadi mereka tidak akan membahas ini. Mereka tetap akan bilang anggarannya parah. 

Tapi ini angka yang terjadi betulan dan ya mungkin sepanjang tahun pun tidak akan seperti itu hitungannya akan lebih tinggi karena kita ada belanja-belanja yang terakumulasi di triwulan kedua. Tapi kita pastikan bahwa anggaran kita tetap terkendali dan defisit akan di bawah 3 persen,” tegas Purbaya.

Untuk proyeksi atau outlook defisit APBN sepanjang tahun 2026 diperkirakan akan menyentuh angka 2,85 persen terhadap PDB. Besaran angka tersebut dinilai masih berada dalam batas aman yang selaras dengan regulasi undang-undang, di mana sektor pendapatan negara diproyeksikan bisa menembus Rp3.208,1 triliun dan alokasi belanja negara sebesar Rp3.942,4 triliun. Menkeu mengingatkan bahwa fungsi strategis dari instrumen APBN sebagai alat stabilisasi nasional tidak boleh diukur hanya dari nominal defisitnya saja.

“Peran APBN sangat strategis sebagai shock absorber dalam menjaga stabilitas perekonomian dan menjaga daya beli masyarakat, dan kebijakan countercyclical dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan merata. Kita lihatkan shock absorber pada waktu harga minyak dunia tinggi, kita tidak naikkan harga BBM subsidi. Sebagian mengkritik kebijakan tersebut, tapi untuk kami, untuk pemerintah, untuk kita semua, itu bagus untuk menjaga stabilitas sehingga kita masih bisa tumbuh terus ekonominya,” tutur Menkeu.

Untuk langkah ke depan, Menkeu memberikan keyakinan kepada jajaran Banggar bahwa peluang untuk mengoptimalkan postur anggaran fiskal masih terbuka dengan sangat lebar. Ia menaruh rasa percaya diri bahwa pemerintah akan tetap mampu menekan angka defisit hingga di bawah level 3 persen. Langkah ini menunjukkan sikap optimistis dari pemerintah dalam mengawal keberlanjutan sektor fiskal tanpa mengorbankan tren pertumbuhan yang sedang berjalan.

Berbagai data makro dalam Laporan Semester I tahun 2026 yang dipaparkan oleh Menkeu dalam agenda rapat kerja bersama Banggar DPR RI merefleksikan bahwa basis fiskal Indonesia pada paruh pertama tahun 2026 ini berada dalam situasi yang kian solid. 

Sektor pendapatan negara mampu tumbuh dengan kokoh sebagai dampak positif dari reformasi perpajakan yang mulai memperlihatkan hasil nyata, ditambah dengan tata kelola belanja negara yang didistribusikan secara seimbang serta tepat sasaran. 

Di waktu yang sama, tingkat defisit anggaran juga tetap dikawal rapat dalam koridor tata kelola fiskal yang penuh kehati-hatian.

Capaian yang impresif pada paruh pertama tahun ini menjadi modal yang sangat bernilai untuk melangkah ke fase semester II. Estimasi ini mengindikasikan bahwa arah kebijakan fiskal ke depan akan tetap bersifat ekspansif namun tetap memiliki kredibilitas yang tinggi, dengan target pendapatan negara yang diproyeksikan mampu tumbuh hingga 16 persen secara tahunan. 

Hal tersebut menjadi pembuat bukti nyata bahwa Laporan Realisasi APBN Semester I bukan sekadar lembar catatan evaluasi kinerja, melainkan sebuah pijakan kokoh untuk menyongsong periode semester II yang jauh lebih optimal.

Pada akhirnya, perjalanan di paruh pertama tahun 2026 memberikan bukti sahih bahwa postur APBN tidak hanya berada dalam kondisi yang sehat secara indikator fiskal, melainkan juga bekerja secara efektif sebagai alat penopang stabilitas, pemacu pertumbuhan ekonomi nasional, serta menjamin agar seluruh manfaat dari agenda pembangunan benar-benar dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas.