JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata usia petani di Indonesia mulai menua.
Hal tersebut terjadi lantaran banyak petani yang tidak menginginkan generasinya masuk dalam sektor pertanian.
Wakil Kepala BPS, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, mengatakan kondisi tersebut terekam dalam data sensus ekonomi yang dilakukan pihaknya.
Ia mengatakan, banyak orang tua petani yang enggan anaknya bekerja di sektor pertanian meski menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.
"Jadi petani kita usianya menua, karena apa? Mereka ingin anaknya tidak bekerja di sektor pertanian. Padahal sektor pertanian kan menjadi hajat hidup orang banyak, tulang punggung perekonomian kita juga," ungkap Sonny dalam acara detikPagi, Senin (20/7/2026).
Berdasarkan hasil sensus BPS, Sonny juga mengungkap alasan rendahnya minat generasi muda pada sektor pertanian.
Rendahnya minat terjadi lantaran profitabilitas pertanian yang kecil seiring meningkatnya biaya produksi.
Dalam hal ini, BPS juga menjadi pihak yang ikut mengidentifikasi persoalan tersebut melalui sensus ekonomi.
Ia pun mencontohkan beberapa penyebabnya, seperti kenaikan harga logistik hingga biaya produksi yang tinggi.
"Kita bisa mengidentifikasi apa penyebab biaya produksi tadi tinggi, apakah biaya transportasinya dan seterusnya. Nah sensus ekonomi itu sedetil itu akan tahu," terangnya.
Sonny menjelaskan, sensus ekonomi yang dilakukan BPS sendiri dilakukan dalam 10 tahun sekali.
Rentang waktu sensus harus dilakukan dalam periode tertentu untuk melihat perubahan secara lengkap struktur ekonomi nasional, termasuk sektor dengan kontribusi terbesar terhadap penyerapan tenaga kerja tertinggi.
BPS melibatkan 251 ribu petugas sensus ekonomi berdasarkan wilayah kerja statistik.
Ratusan ribu petugas ini akan melakukan sensus secara door-to-door untuk 95,3 juta keluarga.
Adapun sensus ekonomi ini tengah berlangsung pada periode 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Sonny sendiri mengatakan, ekonomi digital dan hijau menjadi perhatian khusus dari sensus yang dilakukan BPS kali ini.
Ia mengatakan, ekonomi digital mendorong terjadinya disrupsi pada lanskap ekonomi nasional.
Menurutnya, ekonomi digital ini membuat semua orang memudahkan hidup masyarakat sekaligus mendorong semua pihak untuk berproduksi.
Namun ia mengingatkan ancaman yang perlu diperhatikan para pelaku ekonomi digital dalam pemanfaatan internet.
"Pemerintah pasti senang kalau ada masyarakat yang semakin sejahtera tapi kan juga keamanan dalam penggunaan jaringan internet dan seterusnya, keamanan siber, ya itu juga penting banget untuk mereka. Dan mereka tentunya perlu seperti pelatihan, terus kemudian dihubungkan dalam satu ekonomi digital sehingga mereka lebih mudah lagi di dalam berproduktivitas," jelasnya.
Sementara perhatian khusus untuk ekonomi hijau didorong oleh meningkatnya kekhawatiran terhadap krisis iklim.
Pasalnya, terang Sonny, sektor ini memiliki peluang besar mendapat insentif dari pemerintah.
Di sisi lain, biaya kerusakan lingkungan dan deplesi sumber daya alam juga masuk dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) Hijau.
Menurutnya, majunya sebuah negara dapat diikuti oleh kerusakan lingkungan.
"Kita semakin sadar tentang climate change, dampaknya luar biasa sehingga pemerintah bisa sama memberikan insentif nanti kepada pelaku ekonomi yang lebih pro terhadap ekonomi hijau. Misalkan mereka punya pengolahan limbah yang lebih baik, mereka memproduksi barang-barang yang ramah lingkungan, atau mereka kemudian menggunakan input-input yang juga ramah lingkungan," terangnya.
"Jadi kita bisa hitung, kalau di dalam GDP itu gross domestic product atau ukuran skala ekonomi negara, itu bisa dihitung juga GDP hijaunya. Jadi, semakin maju sebuah negara, bisa jadi kemajuannya diikuti oleh kerusakan lingkungan. Itu kan yang tidak kita inginkan," pungkasnya.
