JAYAPURA - Pemerintah terus mengoptimalkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan sebagai langkah strategis dalam memacu pembangunan hunian bagi masyarakat sekaligus memperkokoh ekosistem bisnis di bidang properti.
Skema permodalan ini berwujud kredit modal kerja serta investasi yang dialokasikan bagi para pelaku UMKM di industri perumahan. Kebijakan tersebut diformulasikan guna menyokong sektor penyediaan (supply side) maupun sektor permintaan (demand side) secara berkesinambungan.
“Melalui KUR Perumahan, pemerintah mendukung pengembang, kontraktor, dan toko bahan bangunan sebagai penyedia perumahan, sekaligus membantu masyarakat dan pelaku UMKM memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah. Program ini tidak hanya meningkatkan ketersediaan rumah, tetapi juga memperkuat UMKM dan menciptakan lapangan kerja.”
Program fasilitasi finansial ini dipandang sebagai salah satu jalan keluar krusial dalam mengatasi persoalan pemenuhan hunian yang layak, khususnya di wilayah Papua yang masih mencatatkan jumlah rumah tidak layak huni dalam angka yang cukup tinggi.
Oleh karena itu, sinergi antara jajaran otoritas, lembaga perbankan, serta dunia usaha terus dipacu agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat mengakses hunian dengan skema pendanaan yang ramah kantong. “Kami membutuhkan keterlibatan semua pihak agar kebutuhan rumah masyarakat dapat dipenuhi. KUR Perumahan menjadi instrumen penting karena tidak hanya membantu masyarakat, tetapi juga menggerakkan sektor usaha yang mendukung pembangunan perumahan.”
Aktivitas pembiayaan ini juga memperoleh sokongan penuh dari sektor perbankan. Pada tahun 2026, salah satu bank badan usaha milik negara memperoleh alokasi plafon sebesar Rp1,5 triliun. Hingga 15 Juni 2026, realisasi pembiayaannya di tingkat nasional sudah menyentuh angka Rp951,7 miliar atau berkisar 63% dari keseluruhan target target plafon. Distribusi dana tersebut mengalir ke bidang penyediaan senilai Rp330,6 miliar dan bidang permintaan senilai Rp621,1 miliar.
Khusus di wilayah Papua, grafik penyaluran menunjukkan pergerakan yang sangat progresif. Pada bidang penyediaan, penyerapan dana berhasil menyentuh Rp27,8 miIiar atau mencapai 185% dari pagu awal yang ditetapkan sebesar Rp15 miIiar. Sementara itu, bidang permintaan terealisasi sebesar Rp6,9 miIiar dari pagu anggaran Rp13,5 miIiar. Secara akumulatif, realisasi pembiayaan di Papua sampai dengan pertengahan Juni 2026 telah menembus Rp34,7 miIiar atau setara dengan 121,6% dari total pagu senilai Rp28,5 miIiar.
Akselerasi pendanaan ini diharapkan mampu memperkokoh eksistensi para pelaku UMKM di sektor basis perumahan, mendongkrak volume ketersediaan tempat tinggal yang layak, serta menyukseskan agenda besar dalam menghadirkan hunian yang terjangkau bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh penjuru tanah air.
