JAKARTA - Pemerintah memberikan kepastian bahwa suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi lewat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tidak akan berubah dari angka 5 persen walaupun BI Rate mengalami kenaikan. Langkah ini diambil sebagai wujud komitmen dalam menyediakan hunian yang layak sekaligus terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“ Kami memastikan negara hadir dan berpihak kepada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Walaupun terdapat dinamika ekonomi dan peningkatan BI Rate, bunga FLPP tetap dijaga sebesar 5 persen agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau,” ujarnya.
Di samping mempertahankan tingkat suku bunga rendah, pihak pemerintah turut menegaskan bahwa kebijakan mengenai jangka waktu atau tenor KPR FLPP hingga mencapai 40 tahun sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto kini telah melalui pembahasan intensif dan siap diimplementasikan berdasarkan regulasi yang berlaku.
Melalui pertemuan bersama Danantara Indonesia, pemerintah melakukan pembahasan mendalam terkait dukungan strategis untuk Program 3 Juta Rumah yang diposisikan sebagai salah satu agenda prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Untuk realisasi program, capaian penyaluran FLPP pada tahun 2026 saat ini telah menyentuh angka 78.277 unit rumah dari total target yang ditetapkan sebanyak 350.000 unit, atau merepresentasikan sekitar 22,36 persen dari target tahunan.
Pertemuan tersebut pun mendiskusikan sejumlah agenda strategis lain pada sektor perumahan, seperti langkah optimalisasi aset rumah susun milik BUMN, pemberian dukungan bagi Program Gentengisasi, hingga percepatan penyelesaian untuk proyek rumah susun Meikarta. Proses penyelesaian ini meliputi langkah serah terima hibah, akselerasi due diligence terkait legalitas lahan, sampai penunjukan BUMN yang ditugaskan secara khusus untuk merampungkan proyek tersebut.
