DENPASAR - Lembaga perbankan milik negara telah menggelontorkan dana dengan total mencapai Rp53,6 miliar untuk skema Kredit Program Perumahan hingga bulan Maret 2026 di wilayah Bali guna menyukseskan program pemenuhan 3 juta hunian secara nasional.
“Program itu sudah diserap 179 debitur KPP,” kata Bagus Hendri Setiawan di Denpasar, Bali, Senin.
Skema bantuan modal perumahan yang resmi diluncurkan oleh pemerintah sejak Oktober 2025 ini disalurkan melalui dua mekanisme utama.
Salah satu mekanisme difokuskan untuk penyediaan tempat tinggal dengan target sasaran para pengembang, perusahaan konstruksi, serta pemasok bahan bangunan.
Plafon maksimal untuk pembiayaan modal ini berada pada kisaran nominal Rp500 juta sampai Rp5 miliar dengan ketentuan tingkat suku bunga sebesar 5,99 persen.
Fasilitas pinjaman ini bisa dimanfaatkan oleh para nasabah untuk kebutuhan akuisisi lahan, belanja material bangunan, hingga kegiatan pengadaan jasa konstruksi.
Sementara itu, mekanisme kedua ditujukan bagi para pelaku UMKM individu dengan usaha yang sudah aktif berjalan minimal selama 6 bulan.
Pagu pinjaman untuk sektor UMKM ini dipatok mulai dari Rp10 juta hingga Rp500 juta.
Beban suku bunga yang diterapkan berada di angka 6 persen dengan jangka waktu cicilan selama 5 tahun yang diperuntukkan bagi renovasi, pembangunan baru, atau pembelian rumah.
Kondisi geopolitik global diharapkan tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan program ini karena mayoritas pasokan komoditas material masih diperoleh dari pasar domestik.
Meski begitu, tidak dimungkiri bahwa beberapa elemen penting dalam sektor konstruksi seperti besi dan baja mulai terkena dampak dari fluktuasi pasar internasional.
“Kami berharap program tiga juta rumah bisa terserap karena rate tidak berubah, angsuran terjangkau dan harga ditentukan pemerintah sehingga pengembang tidak bisa menaikkan harga rumah semaunya juga,” imbuhnya.
Pada sisi yang lain, realisasi penyaluran kredit pemilikan rumah bersubsidi selama kuartal pertama 2026 juga mencatatkan pertumbuhan yang positif di tengah situasi global yang dinamis.
Nilai penyaluran tersebut menyentuh angka Rp1,64 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 3,3 persen secara tahunan.
Jika ditotal secara keseluruhan, bank milik pemerintah ini telah menyalurkan fasilitas KPR subsidi dengan cakupan mencapai 13.244 unit di area Bali.
Capaian tersebut sekaligus mengukuhkan posisi lembaga perbankan ini sebagai pilar utama dalam pemenuhan kebutuhan papan bagi masyarakat di Pulau Dewata.
Untuk terus memacu pergerakan di sektor pariwisata Bali, manajemen perbankan juga memperluas penetrasi ekosistem digital yang terhubung langsung dengan industri properti dan ekonomi daerah melalui aplikasi seluler finansial.
