JAKARTA - Penerapan ekonomi makro di suatu negara pada umumnya mengandalkan dua strategi utama, yakni instrumen fiskal serta kebijakan moneter. Langkah tersebut sengaja diambil untuk mengatasi berbagai persoalan perekonomian yang tengah dihadapi.
Meski demikian, kedua instrumen ini memiliki karakteristik dan landasan yang sangat bertolak belakang. Kebijakan fiskal berkaitan langsung dengan pengelolaan pendapatan dan belanja negara, sedangkan ranah moneter berfokus pada pengendalian jumlah uang yang beredar.
Setidaknya terdapat 7 poin kontras yang membedakan kedua instrumen makro ini jika dilihat dari sisi teknis. Seluruh rincian mengenai perbedaan tersebut telah dirangkum secara mendalam.
Perbedaan yang sangat mencolok dapat langsung terlihat dari institusi yang merumuskan aturan tersebut. Kebijakan fiskal dirancang oleh Kementerian Keuangan bersama jajaran lembaga terkait seperti Direktorat Jenderal Pajak, sementara sektor moneter dikendalikan sepenuhnya oleh Bank Indonesia.
Walaupun bergerak di bidang yang berbeda, kedua otoritas ini memiliki kewajiban serupa untuk mempertanggungjawabkan seluruh hasil kinerjanya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Perbedaan nyata di antara kedua instrumen ini juga bisa dipetakan secara jelas melalui mekanisme operasional saat mengatasi gejolak ekonomi di lapangan.
Dalam lingkup domestik, ketika pemerintah ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi, Kementerian Keuangan akan mengeluarkan paket stimulus fiskal. Bentuknya dapat berupa pemberian keringanan pajak untuk mendorong ekspansi UMKM, maupun penyaluran bantuan dana tunai bagi operasional pelaku usaha.
Di sisi lain, langkah moneter yang diambil oleh Bank Indonesia dapat diwujudkan melalui penurunan suku bunga acuan serta jaminan likuiditas bagi perbankan konvensional agar penyaluran kredit kepada nasabah menjadi lebih mudah.
Melalui strategi moneter tersebut, jumlah masyarakat yang mengajukan pinjaman modal diharapkan meningkat, sehingga dana tersebut dapat dipakai untuk menggerakkan kembali bisnis mereka.
Komponen pembeda selanjutnya terletak pada variasi alat atau opsi instrumen yang digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi publik.
Pilihan instrumen pada kebijakan fiskal sangat beragam, seperti menaikkan pendapatan negara melalui sektor pajak dan nonpajak, hingga mengubah postur anggaran belanja dengan menambah alokasi subsidi.
Sementara itu, Bank Indonesia selaku pemegang otoritas moneter biasanya akan menerapkan sejumlah langkah taktis yang terukur, di antaranya:
Operasi pasar terbuka, yang dilakukan dengan menjual atau membeli surat berharga kepada lembaga keuangan demi menyeimbangkan jumlah peredaran uang.
Kebijakan diskonto, yaitu tindakan langsung untuk menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga acuan.
Kebijakan kredit selektif, yang berupa arahan agar perbankan komersial memperketat seleksi penyaluran pinjaman guna menghindari risiko likuiditas.
Cadangan kas minimum, yaitu penetapan batas minimal dana simpanan nasabah yang wajib mengendap di bank dan tidak boleh dipinjamkan kembali.
Menetapkan target pencapaian indikator ekonomi makro, salah satunya adalah mengendalikan laju inflasi.
Kedua formula ekonomi ini juga mempunyai daya tawar terhadap fluktuasi nilai tukar, namun saluran penyebaran dampaknya ke pasar valuta asing mengalir melalui jalur yang berbeda.
Langkah fiskal biasanya memberikan pengaruh tidak langsung terhadap pergerakan rupiah terhadap dolar AS, misalnya lewat aturan pengetatan pajak impor barang mewah demi menaikkan pendapatan negara.
Melalui sistem tersebut, penerimaan kas negara bisa bertambah dan aktivitas impor dari pelaku usaha dapat ditekan, sehingga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tetap terjaga dengan aman.
Sebaliknya, intervensi moneter seperti menaikkan suku bunga acuan bisa langsung memikat para investor global untuk menanamkan modal dalam aset rupiah, sehingga memperkuat nilai kurs domestik seketika.
Jika ditinjau dari fungsi dasarnya, kebijakan fiskal memandu arah ekonomi dengan mengatur struktur pemasukan serta pengeluaran uang negara. Pemasukan ini didapat dari pajak dan sektor nonpajak seperti retribusi ataupun hibah.
Sedangkan untuk pos pengeluaran negara dialokasikan bagi anggaran subsidi, pendanaan program kerja, hingga biaya belanja pegawai. Selain itu, kebijakan fiskal berperan penting dalam mengelola portofolio utang negara, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
Di seberang jalan, instrumen moneter mengemban tugas menjaga stabilitas ekonomi dengan membatasi ketersediaan uang di masyarakat, di mana salah satu jalannya adalah dengan memainkan besaran suku bunga acuan.
Dimensi pembeda lainnya dapat dianalisis dari bentuk kendala yang dihadapi sewaktu kebijakan tersebut diimplementasikan di masyarakat.
Tantangan terbesar dalam kebijakan fiskal adalah memastikan bahwa realisasi aturan di lapangan bisa tepat sasaran. Contoh nyatanya, distribusi bantuan tunai sering kali salah sasaran karena dinikmati oleh keluarga mampu, sementara warga yang membutuhkan justru tidak terdata.
Sementara itu, tantangan pada kebijakan moneter terjadi jika pemotongan suku bunga ternyata tidak mampu mendongkrak daya beli serta produktivitas masyarakat, atau ketika tren suku bunga tinggi gagal memicu minat publik untuk menabung.
Faktor pembeda terakhir terletak pada bagaimana kedua kebijakan makro ini memengaruhi aktivitas investasi masyarakat. Pada sektor fiskal, dampaknya terlihat jelas dari regulasi aturan perpajakan.
Keuntungan yang didapat dari aktivitas jual beli saham serta instrumen obligasi masuk dalam objek Pajak Penghasilan (PPh). Detailnya adalah potongan sebesar 0,1% untuk transaksi penjualan saham dan sebesar 10% untuk perolehan dividen serta kupon obligasi, sementara reksa dana menjadi satu-satunya instrumen yang dikecualikan saat ini.
Di sisi lain, dampak kebijakan moneter pada dunia investasi terlihat dari pergerakan suku bunga acuan yang berimbas langsung pada harga serta yield surat utang. Kenaikan suku bunga acuan dapat membuat harga obligasi yang baru diterbitkan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan produk obligasi pada periode sebelumnya.
