JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan indikasi yang jelas mengenai kelanjutan program efisiensi anggaran untuk periode tahun anggaran 2027.
"Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kualitas belanja negara melalui upaya efisiensi dan refocusing agar alokasi anggaran semakin produktif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat," kata Purbaya.
Berdasarkan dokumen Kerangka Ekonomi Makro Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027, target belanja negara dipatok pada kisaran 13,62 persen hingga 14,80 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Dalam mengelola alokasi belanja tersebut, pemerintah berfokus untuk mendorong efektivitas pemberian subsidi serta program perlindungan sosial (perlinsos).
Kebijakan ini dianggap sangat penting untuk menjaga kekuatan daya beli masyarakat sekaligus sebagai upaya menekan angka kemiskinan di tanah air.
Purbaya memaparkan bahwa pemerintah akan mengarahkan bantuan sosial (bansos) dan subsidi secara bertahap agar lebih berkeadilan dan menyasar pihak yang benar-benar membutuhkan.
Proses distribusinya akan menggunakan sistem penerima manfaat langsung yang mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Di sisi lain, berbagai program perlinsos yang memiliki basis pemberdayaan masyarakat akan terus diperkuat dan dipacu performanya.
Kerja sama antarprogram perlindungan sosial di berbagai instansi pemerintah juga terus ditingkatkan agar intervensi yang dilakukan berjalan lebih padu dan saling melengkapi bagi kesejahteraan umum.
Pemerintah juga berjanji untuk meningkatkan efektivitas belanja di level pusat maupun daerah melalui penguatan sinkronisasi serta harmonisasi anggaran secara menyeluruh.
Langkah ini diambil agar alokasi belanja di daerah menjadi lebih optimal dalam meningkatkan kualitas layanan publik serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional.
Seiring dengan itu, penguatan belanja instansi di tingkat daerah terus didorong melalui kolaborasi program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat setempat.
Beberapa program prioritas yang akan diintegrasikan pada tingkat daerah meliputi:
Percepatan makan bergizi gratis
Penguatan koperasi desa/kelurahan merah putih
Sekolah rakyat
Pemeriksaan kesehatan gratis
Lebih lanjut, dalam pelaksanaan regulasi mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah, pemerintah berusaha mempererat keharmonisan koordinasi antarwilayah.
Upaya ini tetap dijalankan dengan memberikan ruang fleksibilitas pada pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Melalui strategi tersebut, diharapkan kualitas pelayanan publik serta tingkat kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) di daerah dapat terus mengalami peningkatan.
