JAKARTA - Langkah tegas diambil oleh otoritas moneter tertinggi dalam negeri dengan menaikkan tingkat suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 50 basis poin hingga kini berada di level 5,25 persen.
Tindakan taktis tersebut diterapkan demi merespons secara cepat dinamika finansial global yang bergejolak, sekaligus menjaga daya tahan ekonomi domestik, menekan laju inflasi, serta memperkuat posisi nilai tukar rupiah.
Keputusan untuk mengendalikan suku bunga simpanan ini ditetapkan melalui agenda Rapat Dewan Gubernur yang diselenggarakan pada tanggal 19 sampai 20 Mei 2026.
Selain menaikkan BI Rate, otoritas terkait juga mengerek tingkat suku bunga Deposit Facility sebesar 50 bps menjadi 4,25 persen, serta instrumen Lending Facility sebesar 50 bps ke angka 6 persen.
Peningkatan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan untuk memperkokoh fondasi nilai tukar rupiah dari dampak guncangan pasar global yang dipicu oleh konflik bersenjata di wilayah Timur Tengah.
Langkah ini sekaligus menjadi upaya preemptive dalam mengawal pergerakan inflasi pada periode tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam target sasaran 2,5 plus minus 1 persen sesuai ketentuan Pemerintah.
“Keputusan ini sejalan dengan fokus kebijakan moneter pada stabilitas (pro-stability) untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak gejolak global,” ungkap Perry dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (20/5/2026).
Mengenai regulasi makroprudensial serta tata kelola sistem transaksi pembayaran, arah kebijakan dipastikan tetap fokus untuk mendorong aspek pertumbuhan.
“Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor riil dengan tetap mempertahankan stabilitas sistem keuangan,” jelas Perry.
Draf kebijakan mekanisme pembayaran juga dipastikan senantiasa diorientasikan demi mendukung geliat ekonomi berbasis digital serta pemerataan finansial.
Langkah tersebut diwujudkan lewat perluasan penerimaan instrumen pembayaran elektronik, penguatan struktur sektor industri, hingga peningkatan keandalan serta proteksi pertahanan sarana sistem pembayaran.
Tingginya pergolakan pasar dunia akibat konflik di Timur Tengah saat ini telah memperburuk performa sekaligus prediksi peta ekonomi jagat raya, yang kian dipicu oleh aksi blokade Selat Hormuz hingga mengakibatkan lonjakan drastis pada harga minyak dunia.
“Terganggunya produksi, distribution, dan rantai pasok perdagangan antarnegara juga mendorong kenaikan pada harga komoditas dunia lainnya,” katanya.
Dinamika buruk tersebut berdampak pada proyeksi ekspansi ekonomi dunia tahun 2026 yang diperkirakan melambat ke level 3 persen, sementara tekanan inflasi jagat raya diprediksi merangkak naik hingga kisaran 4,3 persen.
“Respons kebijakan moneter global menjadi lebih ketat, bahkan sejumlah bank sentral mulai menaikkan kebijakan suku bunganya,” terang Perry.
Tingkat suku bunga instrumen moneter Amerika Serikat, Fed Funds Rate, diperkirakan belum akan mengalami penurunan hingga penghujung tahun 2026, bahkan berpeluang kembali terkerek naik pada 2027 akibat inflasi dalam negeri Amerika Serikat yang masih tinggi.
Sementara itu, tingkat imbal hasil obligasi United States Treasury tercatat sudah menanjak ke level 4,66 persen untuk tenor 10 tahun dan menyentuh 4,11 persen bagi tenor 2 tahun per tanggal 19 Mei 2026, yang diprediksi bakal merosot lebih dalam dipicu melebarnya defisit anggaran Amerika Serikat.
“Di pasar keuangan global, memburuknya kondisi global tersebut mendorong berlanjutnya pelarian modal keluar dari berbagai negara, termasuk negara Emerging Markets, ke aset yang memberikan imbal hasil tinggi dan aman (safe-haven assets), khususnya obligasi AS,” tuturnya.
Perkembangan situasi keuangan tersebut memicu penguatan performa Indeks Dolar Amerika Serikat secara signifikan, sehingga menimbulkan tekanan depresiasi baik bagi mata uang negara-negara maju maupun nilai tukar mata uang negara yang tengah berkembang.
Tren penurunan prospek ekonomi serta pasar keuangan dunia ini mengharuskan adanya eskalasi tindakan serta koordinasi erat antara instrumen fiskal dan moneter demi membentengi ketahanan luar, memelihara stabilitas, sekaligus menyokong pertumbuhan ekonomi domestik.
