JAKARTA - Pergerakan nilai tukar rupiah terpantau bergerak lebih liar apabila dibandingkan dengan pergerakan mata uang dari negara-negara lain di kawasan Asia.
Sebagai pembanding, mata uang rupee India memang ikut mengalami penyusutan nilai yang hampir setara, dengan kemerosotan terdalam mencapai 44,13% dalam jangka waktu satu dekade.
Nilai tukar mata uang tersebut bergeser dari angka INR 66.153 per dolar AS pada penutupan 2015 menjadi INR 95.347 per dolar AS pada Selasa, 26 Mei 2026.
Meski begitu, naik turunnya nilai mata uang rupee India terlihat jauh lebih terkendali lantaran disokong oleh fondasi ekonomi yang kokoh.
Sektor ekonomi negara India diperkirakan mampu tumbuh sebesar 7,1% pada triwulan I 2026 dan berada di angka 6,4% pada triwulan II 2026 di tengah situasi lonjakan harga minyak global.
Selain disokong oleh sektor konsumsi domestik yang menjadi penggerak utama roda ekonomi, India juga memegang cadangan devisa dalam jumlah besar yang menyentuh angka US$728,5 atau setara dengan 11,3 bulan kebutuhan impor.
Situasi tersebut memberikan ruang yang jauh lebih longgar untuk melakukan langkah intervensi jika dibandingkan dengan kondisi di Indonesia.
Negara India juga menerapkan kebijakan administratif khusus demi meredam tingginya permintaan terhadap mata uang dolar AS, salah satunya dengan menaikkan tarif bea masuk untuk komoditas emas serta perak yang selama ini menjadi pemicu utama tingginya permintaan dolar AS di sana.
Kondisi struktur ekonomi pada masing-masing negara memang menjadi faktor utama yang menentukan bagaimana perilaku mata uang mereka di pasar.
Hal tersebut dapat diamati dari mata uang ringgit Malaysia serta dolar Singapura yang memperlihatkan kecenderungan jauh lebih stabil.
Tingkat stabilitas mata uang ringgit Malaysia sangat terbantu oleh meroketnya harga berbagai komoditas, mengingat negara tersebut memiliki volume ekspor minyak, gas, serta CPO dalam jumlah besar yang menjadi penyokong utama neraca perdagangan mereka.
Sementara itu, negara Singapura disokong oleh sistem kebijakan nilai tukar yang dinilai sangat kredibel, kedalaman pasar keuangan, sekaligus statusnya sebagai salah satu pusat keuangan di tingkat dunia.
Di sisi lain, negara Thailand memiliki tingkat sensitivitas yang lebih tinggi terhadap pergerakan sektor energi, namun pasokan devisa mereka terbantu oleh kuatnya sektor pariwisata.
Negara Filipina juga dinilai cukup rentan karena besarnya angka impor energi serta tingginya kebutuhan akan valuta asing, akan tetapi pergerakannya masih terselamatkan oleh kiriman uang atau remitansi dari para tenaga kerja yang berada di luar negeri.
Sedangkan untuk negara Vietnam, mereka memiliki bantalan ekonomi yang kuat berupa sektor ekspor manufaktur serta aliran investasi asing secara langsung dengan sistem pengelolaan nilai tukar yang jauh lebih terkendali.
Posisi Indonesia sendiri berada di area tengah, yakni ditopang oleh pasar domestik yang luas serta kekayaan komoditas, namun di sisi lain juga dibayangi oleh tingginya angka impor energi, besarnya kebutuhan dolar AS musiman, serta kondisi pasar keuangan yang sangat sensitif terhadap arus portofolio.
Terkait situasi di Indonesia, kendala utama yang dihadapi bukan semata-mata karena faktor fundamental ekonomi domestik yang berada dalam kondisi lemah.
Sektor ekonomi nasional terpantau masih mengalami pertumbuhan, tingkat inflasi relatif berada dalam kendali, dan jumlah cadangan devisa yang dimiliki pun dinilai masih mencukupi.
Meskipun demikian, para pelaku pasar melihat bahwa ruang aman yang dimiliki Indonesia saat ini posisinya semakin menyempit.
Jumlah cadangan devisa Indonesia pada masa sekarang berada di kisaran angka US$146,2 miliar atau setara dengan 5,8 bulan impor, atau 5,6 bulan impor sekaligus pemenuhan pembayaran utang luar negeri, yang mana perolehan angka ini tercatat lebih rendah jika dibandingkan dengan posisi pada bulan Maret.
Penyusutan pada pos cadangan devisa ini terjadi karena adanya pemenuhan untuk kewajiban pembayaran utang luar negeri serta pelaksanaan langkah-langkah stabilitas nilai tukar rupiah.
"Ini memberi sinyal bahwa BI masih punya amunisi, tetapi pasar juga melihat bahwa tekanan rupiah membutuhkan biaya. Karena itu, rupiah bisa tetap volatil meskipun fundamental tidak runtuh, sebab pasar sedang menguji konsistensi kebijakan moneter, fiskal, dan eksternal secara bersamaan,"
Supaya nilai tukar mata uang rupiah dapat menjadi lebih stabil dan tingkat volatilitasnya menurun, terdapat sejumlah langkah strategis yang dapat diterapkan.
Poin pertama, bank sentral tidak boleh hanya bertumpu pada instrumen kebijakan peningkatan suku bunga ataupun langkah intervensi valas semata.
Tindakan intervensi memang tetap wajib dijalankan guna meredam gejolak pasar yang tengah berlangsung, namun langkah tersebut bukan bertujuan untuk mempertahankan target angka tertentu secara kaku.
Poin kedua, pihak pemerintah wajib membenahi sumber pasokan devisa negara dengan cara memperkuat devisa yang dihasilkan dari kegiatan ekspor, mendorong percepatan ekspor produk bernilai tambah, mengendalikan laju impor energi, serta memperluas cakupan transaksi menggunakan mata uang lokal dengan para mitra dagang di kawasan ASEAN.
Poin ketiga, meningkatkan volume pemanfaatan mata uang lokal dalam setiap aktivitas transaksi perdagangan antarnegara di kawasan ASEAN.
Langkah strategis ini dinilai mampu memangkas tingkat ketergantungan terhadap mata uang keras sekaligus turut menekan efek dari volatilitas mata uang asing terhadap pergerakan harga barang-barang impor.
"Ini relevan karena sebagian tekanan rupiah berasal dari kebutuhan dolar yang berulang, bukan hanya dari sentimen pasar,"
Poin keempat, meminimalkan alasan bagi pelaku pasar untuk memberikan penilaian premi risiko yang jauh lebih tinggi bagi Indonesia.
Strategi yang dapat ditempuh adalah dengan selalu menjaga tingkat kredibilitas dari kebijakan yang dikeluarkan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Bukan hanya itu, penyaluran subsidi energi juga harus diarahkan agar bisa lebih tepat sasaran, pola penyampaian kebijakan kepada publik wajib konsisten, serta seluruh kebijakan yang berkaitan dengan ekspor komoditas ataupun devisa tidak boleh memunculkan kesan yang mendadak atau terlampau intervensionis.
