JAKARTA – Kementerian Keuangan menanggapi kabar APBN cuma tahan 3 bulan yang viral di media sosial dengan memberikan klarifikasi resmi bahwa informasi tersebut hoaks.

Pemerintah bergerak cepat untuk memutus rantai disinformasi yang berpotensi memicu kegaduhan di sektor keuangan domestik.

"Kabar yang menyebutkan bahwa APBN hanya cukup untuk membiayai operasional negara selama 3 bulan adalah hoaks atau berita bohong," tegas Yustinus Prastowo, sebagaimana dilansir dari detik.com, Jumat (24/4/2026).

Yustinus Prastowo menjelaskan bahwa realisasi pendapatan negara hingga kuartal pertama tahun ini masih berada dalam jalur yang positif dan aman.

Arus kas pemerintah dipastikan tetap terjaga untuk memenuhi seluruh kewajiban belanja negara hingga akhir periode tahun anggaran 2026.

Distribusi dana ke berbagai sektor pembangunan serta pembayaran gaji aparatur negara dipastikan tidak akan mengalami kendala sedikit pun.

"Kondisi fiskal kita sangat sehat dan pelaksanaan anggaran tetap dilakukan secara kredibel serta transparan sesuai undang-undang," ujar Yustinus Prastowo, sebagaimana dilansir dari detik.com, Jumat (24/4/2026).

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu berpendapat bahwa data yang digunakan dalam narasi viral tersebut merupakan hasil manipulasi yang tidak akurat.

Masyarakat diimbau untuk lebih teliti dan tidak menelan mentah-mentah setiap informasi yang beredar tanpa adanya sumber rujukan otoritas resmi.

Otoritas moneter dan fiskal terus berkoordinasi secara rutin untuk memantau stabilitas ekonomi makro agar tetap tahan terhadap berbagai sentimen negatif.

Saat ini cadangan tunai pemerintah masih sangat memadai untuk memitigasi risiko ketidakpastian ekonomi global yang sedang dinamis.

Segala bentuk operasional pelayanan publik dan perlindungan sosial dipastikan tetap berlangsung tanpa pengurangan anggaran yang berarti.