JAKARTA - Penghargaan bukan sekadar selebrasi. Di Morowali Utara (Morut), Sulawesi Tengah, capaian “Universal Health Coverage” (UHC) 2026 justru dijadikan titik tolak untuk bekerja lebih keras memperkuat layanan kesehatan masyarakat. Bupati Morowali Utara Delis J Hehi menegaskan, penghargaan UHC Award 2026 kategori utama yang diraih daerahnya tidak boleh berhenti sebagai simbol prestasi, melainkan harus menjadi pemicu evaluasi dan perbaikan layanan di seluruh fasilitas kesehatan (faskes) milik pemerintah.
Bagi Delis, capaian tersebut adalah hasil dari kerja kolaboratif lintas sektor yang selama ini dibangun dengan solid. Kolaborasi itu bukan hanya untuk mengejar angka, tetapi untuk memastikan perlindungan kesehatan masyarakat berjalan nyata melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemda, kata dia, mengambil peran penting dengan mengakomodasi kepesertaan warga miskin maupun warga bukan penerima upah (BPU) lewat pembiayaan iuran JKN.
Dengan capaian kepesertaan yang melampaui standar nasional, Morut menunjukkan bahwa komitmen daerah dapat diterjemahkan dalam kebijakan yang konkret. Penghargaan UHC ini pun menjadi cermin bahwa akses layanan kesehatan yang luas dan aktif bukan sesuatu yang mustahil—asal dijaga konsistensinya.
Penghargaan UHC Jadi Bahan Evaluasi Pelayanan Kesehatan
Bupati Morowali Utara Delis J Hehi menekankan bahwa penghargaan UHC tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri. Sebaliknya, capaian tersebut akan digunakan sebagai bahan evaluasi agar pelayanan kesehatan di Morut semakin mantap.
Pernyataan tersebut memperlihatkan arah kebijakan pemerintah daerah yang ingin memastikan layanan kesehatan tidak hanya hadir, tetapi juga semakin berkualitas. Artinya, penghargaan ini bukan garis akhir, melainkan pijakan untuk memperkuat sistem layanan kesehatan dari tingkat dasar hingga rujukan.
Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci Capaian Morut
Delis menyebut prestasi yang diraih Morut tidak terjadi begitu saja. Menurutnya, capaian UHC lahir dari kerja kolaboratif lintas sektor yang dibangun dengan solid. Kolaborasi ini menjadi faktor penting untuk memastikan perlindungan kesehatan masyarakat berjalan menyeluruh.
Ia menjelaskan bahwa perlindungan kesehatan bagi masyarakat diberikan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam pelaksanaannya, peran pemerintah daerah sangat penting, terutama dalam menjamin warga yang masuk kategori rentan, seperti warga miskin dan warga bukan penerima upah (BPU).
Pemda mengakomodasi kepesertaan kelompok tersebut dengan pembiayaan iuran JKN. Dengan demikian, masyarakat tetap terlindungi meski secara ekonomi tidak mampu membayar iuran mandiri.
Langkah ini juga menunjukkan bahwa UHC bukan hanya capaian administratif, tetapi bagian dari kebijakan sosial yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Cakupan Kepesertaan JKN Capai 104,72 Persen
Berdasarkan data BPJS, Morowali Utara berhasil meningkatkan cakupan kepesertaan JKN hingga 104,72 persen dari total penduduk. Tidak hanya itu, tingkat keaktifan peserta dari semua segmen mencapai 98,37 persen. Angka ini bahkan melebihi standar nasional.
Capaian ini memperlihatkan dua hal sekaligus. Pertama, kepesertaan masyarakat terhadap program JKN di Morut sangat tinggi. Kedua, peserta yang terdaftar bukan hanya “tercatat” di sistem, melainkan aktif dan dapat memanfaatkan layanan kesehatan ketika dibutuhkan.
Dalam konteks UHC, aspek keaktifan peserta menjadi salah satu indikator penting. Sebab, perlindungan kesehatan baru benar-benar berjalan jika peserta bisa mengakses layanan tanpa hambatan.
UHC Utama Dua Kali Berturut-turut, Bukti Komitmen Daerah
Delis menegaskan bahwa Morut meraih UHC Utama dua kali berturut-turut. Menurutnya, capaian berulang tersebut menjadi bukti bahwa komitmen pemerintah daerah tidak bersifat sesaat.
Konsistensi menjadi kata kunci dalam pencapaian ini. Sebab, mempertahankan capaian sering kali lebih sulit dibanding meraihnya pertama kali. Dengan mempertahankan status UHC Utama, Morut memperlihatkan bahwa program kesehatan bukan hanya agenda tahunan, melainkan strategi pembangunan yang terus dijaga.
Dinkes Minta Pencapaian Dijaga, Iuran Warga Miskin Diprioritaskan
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Morowali Utara Arif Pascal Pokonda meminta semua pihak untuk terus menjaga dan meningkatkan pencapaian UHC tersebut. Ia berharap pelayanan kesehatan daerah semakin mantap dan akses masyarakat semakin luas.
Menurut tataran BPJS Kesehatan, hingga 1 November 2025, iuran JKN warga miskin yang ditanggulangi Pemkab Morut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebanyak 43.166 orang.
Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah daerah menempatkan pembiayaan iuran JKN sebagai prioritas kebijakan. Fokusnya jelas: memastikan seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan, bisa berobat tanpa rasa takut terhadap biaya.
Dengan dukungan pembiayaan dan konsistensi program, Morut menargetkan layanan kesehatan yang tidak hanya menjangkau lebih luas, tetapi juga semakin kuat dan siap menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai tingkatan faskes.
