JAKARTA - Dalam upaya meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menekankan pentingnya digitalisasi yang optimal. Penyaluran bansos yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat manfaat menjadi prioritas utama pemerintah dalam upaya ini.

Selama konferensi yang berlangsung pada Sabtu, Luhut mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi dalam penyaluran bantuan sosial selama lima tahun terakhir. Menurut data yang dirilis, dari total anggaran sebesar Rp500 triliun, hanya sekitar separuh yang benar-benar sampai ke penerima yang berhak. "Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar," ujarnya, yang dikutip dari Antara.

Permasalahan yang terus menghantui penyaluran bansos adalah keberadaan data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, serta individu yang bahkan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Semua ini menjadi tantangan serius dalam memastikan bahwa bantuan sosial mencapai tujuan yang diinginkan.

Sebagai langkah awal dalam upaya perbaikan, pemerintah sedang membangun apa yang disebut sebagai Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan tiga pangkalan data utama: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Konsolidasi data yang sedang berlangsung ini akan diuji silang dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri. Langkah ini diambil untuk memastikan akurasi data sehingga bisa lebih efektif dalam menentukan siapa yang layak menerima bantuan sosial. "Saya bersyukur, BPS [Badan Pusat Statistik] telah menyelesaikan finalisasi integrasi data ini, termasuk detail seperti nama, pendidikan terakhir, dan pekerjaan," lanjut Luhut.

Selain integrasi data, pemerintah juga merencanakan untuk menyinkronkan informasi penerima manfaat dengan berbagai program perlindungan sosial lainnya. Program tersebut antara lain adalah bantuan sembako, subsidi listrik, dan elpiji (LPG). Dengan menyelaraskan informasi ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas data dan efektivitas penyaluran bansos.

Langkah ini merupakan bagian dari inisiatif Government Technology (GovTech), sebuah ekosistem digital pemerintahan yang diinstruksikan oleh Presiden dengan target penyelesaian pada Agustus mendatang. Sistem ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk memastikan distribusi bansos yang lebih transparan, tanpa adanya kebocoran dan penyimpangan. "Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memastikan bansos tersalurkan secara transparan, tanpa kebocoran, dan tanpa penyimpangan," tegasnya.

Penerapan sistem digital juga dinilai dapat meningkatkan efisiensi anggaran secara keseluruhan. Dengan adanya integrasi dan pemutakhiran data, diharapkan kebocoran anggaran dapat dikurangi, sehingga alokasi dana bantuan menjadi lebih optimal. Dalam praktiknya, setiap rupiah yang dikeluarkan diharapkan dapat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang memang berhak menerima.

Luhut menyatakan optimisme bahwa dengan langkah-langkah konkret yang sedang diambil, sistem bansos yang lebih baik dapat terwujud. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. "Saya percaya, dengan langkah besar ini, kita sedang membangun fondasi baru bagi sistem perlindungan sosial yang lebih efisien, akurat, transparan, dan berkeadilan," tutur Luhut.

Sebagai catatan, digitalisasi penyaluran bansos ini dianggap sebagai langkah penting dalam memastikan bahwa bantuan sosial dapat menjadi alat yang efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya sistem yang lebih efisien dan tepat sasaran, diharapkan program-program bansos dapat memberikan dampak positif yang lebih signifikan bagi masyarakat Indonesia.

Ke depannya, pemerintah juga akan terus memantau dan mengevaluasi efektivitas sistem baru ini, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk memastikan bahwa semua program perlindungan sosial dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya. Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan bahwa digitalisasi penyaluran bansos ini dapat menjadi salah satu pilar utama dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia.