JAKARTA - Pemerataan akses gizi bergizi bagi seluruh masyarakat Indonesia kini menjadi fokus utama pemerintah. 

Melalui Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah terus mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. 

Langkah ini merupakan bagian dari pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menargetkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil dan tertinggal.

Upaya ini bukan sekadar proyek infrastruktur sosial, tetapi bagian dari strategi besar untuk memastikan pemerataan gizi secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia. 

Dengan percepatan pembangunan dapur SPPG, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap penerima manfaat program MBG mendapatkan makanan bergizi yang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.

Rapat Koordinasi Nasional Jadi Langkah Awal Konsolidasi

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama seluruh kepala regional dan koordinator wilayah dari 38 provinsi serta 514 kabupaten/kota. 

Pertemuan tersebut berlangsung di Jakarta dan berfokus pada evaluasi serta monitoring progres pembangunan SPPG di berbagai daerah.

“Alhamdulillah, sampai hari ini sudah ada 13.245 SPPG yang terbangun, dan kita sedang mengejar target 14.000 unit di akhir Oktober 2025, serta 25.400 unit hingga akhir Desember untuk wilayah aglomerasi,” ujar Dadan.

Menurut Dadan, koordinasi langsung dengan para pimpinan wilayah menjadi kunci utama agar program MBG berjalan serentak dan efektif. Ia menegaskan bahwa sinergi lintas wilayah sangat penting untuk menjaga ritme percepatan pembangunan dapur SPPG di lapangan.

Percepatan Pembangunan di Daerah Terpencil

Selain fokus pada wilayah perkotaan dan aglomerasi, pemerintah juga mempercepat pembangunan SPPG di daerah terpencil, termasuk wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Target yang ditetapkan untuk wilayah tersebut mencapai 6.000 unit dapur SPPG.

Hingga saat ini, sekitar 4.770 unit telah terealisasi, sementara sisanya sedang dalam proses penyelesaian akhir. Pemerintah berharap semua target dapat tercapai sebelum tutup tahun agar tidak ada daerah yang tertinggal dalam menikmati manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Dari sini kita memastikan makanan sampai tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran kepada penerima manfaat,” tambah Dadan.

Langkah ini menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya menyentuh pusat-pusat kota besar, melainkan juga menjangkau masyarakat di pelosok negeri yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber gizi yang memadai.

Standarisasi Pelaksanaan dan Sosialisasi SOP Baru

Rapat koordinasi yang digelar BGN juga dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat aspek manajemen dan standarisasi. 

Dalam kesempatan itu, Dadan menekankan pentingnya penyamaan pemahaman terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) terbaru agar seluruh proses pelaksanaan program berjalan lebih cepat, seragam, dan akuntabel.

“Hari ini kita kumpulkan seluruh kepala wilayah untuk memastikan target ini tercapai. Kita berikan semangat, evaluasi capaian, dan sosialisasi SOP terbaru agar program SPPG ini bisa dijalankan lebih efektif,” katanya.

Dengan adanya SOP baru, diharapkan tidak ada lagi perbedaan penerapan di lapangan. Setiap wilayah diharapkan memiliki standar pelayanan yang sama, baik dalam pengelolaan dapur, distribusi bahan pangan, maupun kualitas penyajian makanan bergizi bagi para penerima manfaat.

SPPG Sebagai Tulang Punggung Program Makan Bergizi Gratis

SPPG menjadi komponen vital dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dapur-dapur tersebut berfungsi sebagai pusat produksi dan distribusi makanan bergizi bagi penerima manfaat di seluruh Indonesia. 

Dengan memperbanyak jumlah dapur aktif, BGN berupaya memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program prioritas pemerintah di bidang kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pemerintah menargetkan hingga akhir tahun 2025, keberadaan dapur SPPG dapat menjangkau hingga 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. 

Angka ini menggambarkan skala besar dari program MBG yang diharapkan menjadi salah satu inisiatif sosial terbesar dalam sejarah pembangunan gizi nasional.

Selain berfungsi sebagai dapur pelayanan, SPPG juga diharapkan mampu menjadi pusat edukasi gizi, tempat masyarakat dapat belajar mengenai pola makan sehat, pengelolaan bahan pangan lokal, serta pentingnya asupan nutrisi seimbang untuk anak-anak dan keluarga.

BGN Fokus pada Pemerataan dan Kecepatan Realisasi

Dadan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak hanya ditujukan pada kuantitas, tetapi juga kualitas pelaksanaan. 

Evaluasi terus dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan SPPG berjalan sesuai standar, dan tidak ada penundaan distribusi makanan bergizi kepada masyarakat.

Ia menambahkan, kerja sama lintas sektor mulai dari pemerintah daerah, dinas sosial, hingga pihak swasta menjadi kunci utama dalam mempercepat realisasi target.

Menurut Dadan, sinergi ini memungkinkan pemerintah untuk mengatasi tantangan di lapangan seperti keterbatasan bahan baku, akses transportasi di wilayah terpencil, hingga ketersediaan tenaga pengelola dapur.

“Kita ingin memastikan semua pihak punya semangat yang sama untuk menuntaskan target nasional ini. Tujuan akhirnya sederhana agar tidak ada lagi anak Indonesia yang kekurangan gizi,” ujarnya.

Dampak Jangka Panjang Program MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertujuan memberikan bantuan makanan jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan masyarakat. 

Dengan memastikan distribusi makanan bergizi secara rutin melalui SPPG, diharapkan dapat menurunkan angka stunting, memperbaiki gizi anak-anak usia sekolah, serta memperkuat daya tahan tubuh masyarakat terhadap penyakit.

Selain itu, keberadaan SPPG juga diharapkan membuka lapangan kerja baru, terutama di bidang pengelolaan bahan pangan lokal, logistik, dan layanan dapur masyarakat. Dengan demikian, program MBG memberikan dampak ekonomi positif di tingkat daerah sekaligus memperkuat fondasi sosial bangsa.

Percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi langkah nyata pemerintah untuk memastikan pemerataan gizi bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan target ambisius dan koordinasi lintas wilayah, Badan Gizi Nasional (BGN) berkomitmen menuntaskan pembangunan dapur layanan hingga akhir 2025.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini tak hanya menjadi simbol kepedulian negara terhadap gizi masyarakat, tetapi juga bukti bahwa pembangunan sosial dapat berjalan cepat, terukur, dan berkeadilan.