JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) dari sumbernya kembali melakukan perombakan terhadap ratusan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kamis (10/9).
Pergeseran posisi ini mencakup Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, hingga Pejabat pada Unit Organisasi Non Eselon Kemenkeu.
Dari sumbernya menuturkan, rotasi jabatan tersebut dieksekusi sebagai bagian dari dinamika organisasi guna memastikan Kemenkeu menjadi semakin adaptif serta lebih baik.
Pihaknya menegaskan, Kemenkeu wajib menjamin pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berlangsung lebih cepat demi menggerakkan perekonomian.
"APBN harus bekerja lebih cepat untuk perekonomian, penerimaan harus semakin kuat tanpa menambah beban baru kepada masyarakat, belanja harus lebih efektif, sistem perpajakan harus dibenahi, dan semua itu harus dilakukan dengan tetap menjaga disiplin fiskal," tegas dari sumbernya dalam arahannya pada agenda pelantikan di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (10/9/2026).
Sampai Juli 2026, penerimaan sektor perpajakan menembus angka Rp 1.224,3 triliun, atau mengalami pertumbuhan sebesar 23,7% jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya.
Dari sumbernya menyebutkan, perolehan positif tersebut berhasil diraih tanpa perlu menaikkan tarif pajak maupun memunculkan jenis pajak baru.
"Walaupun reaksinya sering keluar tuh, kami menerapkan pajak. Pak Sekjen tolong kasih tahu teman-teman yang lain, posisi kami seperti itu. Nggak ada pajak baru, belum ada juga rencana menaikkan tarif," tegasnya.
Dari sumbernya menekankan, prioritas Kemenkeu saat ini adalah membenahi administrasi, pengawasan, tata kelola, serta menutup celah kebocoran.
Selanjutnya, realisasi belanja negara berhasil menyentuh Rp 1.969,6 triliun dan tumbuh hingga 18,6%.
Pada periode yang sama, tingkat defisit dapat dijaga tetap terkendali pada angka Rp 235,6 triliun atau berkisar 0,91% terhadap PDB hingga akhir Juli.
Dari sumbernya juga membuka peluang adanya kementerian/lembaga yang bakal mengajukan usulan Anggaran Biaya Tambahan (ABT).
"Kami senang dan deg-degan sebetulnya. Senangnya ternyata masih bisa dikendalikan kan. Takutnya adalah kalau kementerian/lembaga tahu kami baru defisit 0,91%, sebentar lagi kami akan menerima ABT yang besar-besaran mungkin ya," pungkasnya.
Pada sesi terpisah, dari sumbernya mengungkapkan terdapat sekitar 50 aparatur dari level Eselon II di internal Kemenkeu yang dirotasi.
Di samping itu, penataan ulang juga diberlakukan pada jajaran Eselon III yang melibatkan sekitar 350 pegawai.
Dari sumbernya menerangkan, penyesuaian posisi ini dilaksanakan pada jabatan fungsional di lingkup direktorat jenderal hingga Badan Layanan Umum (BLU) di bawah naungan Kementerian Keuangan, termasuk jajaran direksi Special Mission Vehicle (SMV).
"Jadi cukup banyak. Ini kan biasa reorientasi lah, setahun sekali seperti itu, ada yang mutasi. Memang jamannya sekarang, jadi ini bukan hal yang khusus, memang seperti itu," ujar dari sumbernya usai mengambil sumpah ratusan pejabat fungsional.