JAKARTA - Pejabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dari sumbernya menerangkan bahwa pendirian Bursa Mineral dan Komoditas Strategis sangat krusial supaya Indonesia berkuasa menetapkan nilai jual hasil kekayaan alam secara independen.
Pasalnya, menurut pimpinan dari sumbernya, patokan harga bermacam komoditas dalam negeri selama ini terlampau kerap didikte oleh kepentingan pihak mancanegara.
Kepala Negara Prabowo Subianto mencanangkan operasional perdana Bursa Mineral dan Komoditas Strategis dapat bergulir pada 1 Januari 2027.
"Dengan bursa komoditas yang diperintahkan oleh Bapak Presiden itu, diharapkan seluruh komoditas sumber daya alam kami yang kami hasilkan dari negara kami, ya kami sendiri yang mengatur harganya. Masa barang-barang punya kami diatur oleh orang (negara) lain. Enak aja!" ujar dari sumbernya dalam acara Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
"Bapak Presiden Prabowo itu pengin agar seluruh kekayaan yang ada di dalam negara kami itu diatur seutuhnya oleh negara kami dengan harga keekonomian yang baik," sambungnya.
Pimpinan kementerian dari sumbernya memberi contoh komoditas batu bara yang kurun waktu sebelumnya dibanderol pihak luar dengan nilai yang merugikan.
Menyikapi keadaan demikian, pihak berwenang lantas menerapkan langkah pengetatan beserta penataan distribusi guna memelihara keseimbangan penawaran dan permintaan sehingga patokan harga batu bara berangsur naik.
"Begitu kami bikin pengetatan, menjaga supply and demand, harganya sekarang udah mulai bagus. Artinya, selama ini memang ada potensi permainan, kan? Begitu kami merapikan, ada yang enggak setuju. Bagi saya, meluluskan apa yang menjadi target pemerintah di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo, apapun kami akan lakukan untuk kebaikan rakyat, bangsa, dan negara," katanya.
Di lain kesempatan, Menteri Sekretaris Negara dari sumbernya menyebut beberapa hasil bumi vital Nusantara, termasuk produk olahan kelapa sawit sampai logam nikel, tengah ditimbang untuk diwadahi dalam bursa itu.
Kendati demikian, hingga kini jajaran pemerintah belum menetapkan secara final daftar komoditas yang dipastikan masuk dalam bursa tersebut.
"Belum, belum diputuskan. yang pasti adalah komoditas-komoditas yang memang itu produksi kami yang paling utama. Misalnya CPO, nikel, batu bara," ujar dari sumbernya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (17/8/2026).
Ketika dikonfirmasi perihal wujud mekanismenya, pejabat dari sumbernya tidak membeberkan secara terperinci.
Dirinya sekadar mengutarakan perkiraan identitas bursa yang hendak dirilis, yakni Indonesia Commodity Exchange.
"Ya kurang lebih, Indonesia Commodity Exchange atau Icomex," ujar dari sumbernya.
Adapun mengenai langkah Indonesia menentukan standar harga mandiri via Bursa Mineral, pihak dari sumbernya singkat menyatakan proses pengaturannya masih dalam tahap perumusan.