JAKARTA - Bank Indonesia melaporkan posisi Utang Luar Negeri Indonesia tercatat sebesar US$ 453,4 miliar setara Rp 8.095 triliun pada kuartal II 2026.
Angka utang Indonesia ini meningkat 4,4% yoy.
Pertumbuhan utang dipicu oleh lonjakan ULN sektor publik, mencakup pemerintah dan bank sentral, di tengah penyusutan pertumbuhan ULN swasta yang kian melambat.
Sementara itu posisi ULN pemerintah berada pada angka US$ 216,3 miliar Rp 3.862 triliun, atau tumbuh 2,9% yoy.
Namun angka ini lebih lambat bila dibandingkan pertumbuhan kuartal I 2026 yang mencapai 3,8% yoy.
Dinamika ULN pemerintah tersebut utamanya didorong oleh arus modal masuk pada Surat Berharga Negara yang mencerminkan tingkat kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia yang terjaga.
"Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal," ujar Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Sebagai bagian dari instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pemanfaatan ULN senantiasa diarahkan guna menopang sektor-sektor produktif sembari memperhatikan keberlanjutan tata kelola ULN.
Dilihat dari sektor ekonomi, ULN pemerintah dialokasikan antara lain guna menyokong Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 22,0% dari total ULN pemerintah.
Selanjutnya untuk Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 20,6%.
Berikutnya Jasa Pendidikan sebesar 16,2%, Konstruksi 11,5%, serta Transportasi dan Pergudangan 8,5%.
Kondisi ULN pemerintah tergolong relatif aman dan terukur sebab hampir seluruhnya terdiri atas pinjaman jangka panjang.
Di sisi lain, kenaikan ULN bank sentral dominan didorong oleh peningkatan kepemilikan non-residen pada instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia sejalan dengan langkah operasional moneter pro-market serta upaya mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah dari imbas dinamika global yang kembali bergejolak.
Adapun ULN swasta melanjutkan tren kontraksi.
Posisinya berada di angka US$ 194,6 miliar Rp 3.474 triliun pada triwulan II 2026, atau mengalami kontraksi 0,6% yoy, lebih tipis dibanding kontraksi 1,3% yoy pada triwulan I 2026.
Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi ULN lembaga keuangan yang terkontraksi 3,4% yoy, melambat dari kontraksi 6,3% yoy pada triwulan I 2026.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta sebagian besar bersumber dari Sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian, yang memberikan kontribusi hingga 79,4% dari total ULN swasta.
ULN swasta terus didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,7% terhadap total ULN swasta.
Kondisi struktur ULN Indonesia dinilai tetap aman, ditopang oleh prinsip kehati-hatian dalam manajemen tata kelolanya.
Hal ini terlihat dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto yang berada pada posisi 30,6% pada kuartal II 2026 dan didominasi ULN jangka panjang dengan pangsa sebesar 82,1% dari keseluruhan ULN.
"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," Ramdan menandaskan.