JAKARTA - Bank Indonesia merilis data posisi Utang Luar Negeri Indonesia yang berada di kisaran US$ 453,4 miliar atau ekuivalen Rp 8.095 triliun pada triwulan II 2026.
Angka utang negeri ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,4% yoy.
Kenaikan pinjaman ini dipengaruhi oleh penambahan ULN publik, baik dari sisi pemerintah maupun otoritas moneter, di tengah laju kontraksi ULN swasta yang mulai mereda.
Di sisi lain, posisi ULN pemerintah berada pada angka US$ 216,3 miliar Rp 3.862 triliun, atau tumbuh sebesar 2,9% yoy.
Angka tersebut relatif lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan pada triwulan I 2026 yang menyentuh 3,8% yoy.
Pergerakan ULN pemerintah tersebut utamanya disumbang oleh masuknya aliran dana pada Surat Berharga Negara yang menegaskan keyakinan pemodal terhadap prospek ekonomi Indonesia yang terjaga.
"Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal," ujar Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Sebagai bagian dari komponen pembiayaan APBN, penggunaan ULN senantiasa diselaraskan untuk menunjang sektor-sektor produktif dengan tetap menjaga prinsip keberlanjutan pengelolaan ULN.
Berdasarkan pembagian sektor ekonomi, ULN pemerintah difungsikan antara lain untuk menopang Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 22,0% dari keseluruhan ULN pemerintah.
Kemudian Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 20,6%.
Serta Jasa Pendidikan sebesar 16,2%, Konstruksi 11,5%, hingga Transportasi dan Pergudangan 8,5%.
Struktur ULN pemerintah terhitung cukup aman dan terkontrol mengingat mayoritas ULN pemerintah merupakan pinjaman jangka panjang.
Sementara itu, lonjakan ULN bank sentral terutama disebabkan oleh bertambahnya kepemilikan pihak asing pada instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia seiring dengan langkah moneter berorientasi pasar serta strategi menjaga ketahanan kurs Rupiah atas efek volatilitas global yang kembali meningkat.
Adapun ULN swasta masih melanjutkan penurunan.
Posisinya berada di level US$ 194,6 miliar Rp 3.474 triliun pada kuartal II 2026, atau mengalami penurunan 0,6% yoy, lebih rendah ketimbang penurunan 1,3% yoy pada kuartal I 2026.
Dinamika tersebut terutama didorong oleh ULN korporasi keuangan yang terkontraksi 3,4% yoy, membaik dibandingkan kontraksi 6,3% yoy pada kuartal I 2026.
Ditinjau dari sektor ekonomi, ULN swasta didominasi oleh Sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian, yang mencakup porsi 79,4% dari total ULN swasta.
ULN swasta juga masih dikuasai oleh pinjaman jangka panjang dengan porsi mencapai 75,7% terhadap total ULN swasta.
Tatanan ULN Indonesia dinilai tetap berada dalam kondisi baik, didukung oleh implementasi azas kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Kondisi ini tecermin dari perbandingan ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 30,6% pada kuartal II 2026 dan didominasi oleh ULN jangka panjang dengan persentase 82,1% dari total ULN.
"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," Ramdan menandaskan.