JAKARTA - Pimpinan tertinggi di Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebutkan bahwa pihaknya sudah menerima ketertarikan dari sejumlah penanam modal potensial untuk menyuntikkan dana di bursa.
Sekarang, pengelola bursa sedang melakukan pembicaraan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta segenap pemegang saham guna merespons ketertarikan tersebut.
Sebagai informasi, langkah demutualisasi bursa merupakan mandat langsung dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Berdasarkan regulasi tersebut, porsi saham bursa dapat dimiliki oleh tiga instansi pemerintah, yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), serta Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).
"Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, telah terdapat investor potensial yang menyatakan minat untuk berinvestasi pada Bursa Efek Indonesia dalam rangka pelaksanaan demutualisasi Bursa sesuai Undang-Undang P2SK," terang dari sumbernya saat menggelar jumpa pers virtual, Rabu (12/8/2026).
Pihak bursa juga menyatakan akan senantiasa mempertahankan kenetralan industri pasar modal meski proses demutualisasi berjalan.
Ditegaskan bahwa manajemen sangat mendukung serta berkomitmen penuh menjalankan perintah UU P2SK yang mengatur kebijakan aksi korporasi itu.
"Adapun kepemilikan saham oleh pihak-pihak tersebut akan tetap mempertahankan independensi Bursa Efek," ujarnya.
Dalam pemberitaan sebelumnya, BPI Danantara diketahui telah menyampaikan ketertarikannya guna mengakuisisi saham BEI lewat skema demutualisasi.
Akan tetapi, inisiatif akuisisi saham itu masih berada di tahap negosiasi bersama pihak otoritas (OJK) dan bursa.
Walaupun demikian, belum ada rincian pasti mengenai besaran kepemilikan saham yang dibidik oleh instansi tersebut.
Namun, dipastikan bahwa prosedur pembelian porsi saham bursa ini akan diumumkan dalam waktu dekat.
"Ya, demut kami masih proses, baik dengan OJK dan juga dengan Direksi Bursa, ya insyaallah beberapa bulan ke depan bisa rampung," ujar dari sumbernya kepada awak media di Gedung BEI, Senin (10/8/2026).