JAKARTA - Kementerian Keuangan menyiapkan berbagai skenario guna menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027 seandainya harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price kembali meroket hingga mencapai USD 100 per barel.
Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan menyatakan pihak pemerintah berkaca pada kejadian saat harga minyak sempat melambung tinggi pada 2022 serta sepanjang 2026 akibat memanasnya ketegangan di Timur Tengah.
Menurutnya, beragam simulasi telah dirancang supaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara senantiasa sanggup mempertahankan stabilitas fiskal walau diterpa tekanan dari kenaikan harga energi.
“Makanya, kemudian kami perlu mengantisipasi, melakukan efisiensi. Jadi, kami juga mempersiapkan skenario bagaimana kondisi APBN kami kalau ICP-nya ini bergerak rata-rata sepanjang tahun, itu di kisaran USD 100 USD per barel. Atau mungkin di kondisi yang lebih rendah, di kisaran USD 90 USD per barel,” kata dari Sumbernya dalam Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027, Kamis (6/8).
Rofyanto memaparkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 pihak pemerintah awalnya memakai patokan asumsi Indonesian Crude Price senilai USD 70 per barel.
Akan tetapi, meletusnya perang di Timur Tengah sempat memicu harga minyak melewati angka USD 100 per barel, sehingga pemerintah wajib mengambil bermacam langkah pencegahan.
Sehabis sempat mereda berkat kesepakatan damai sementara, harga minyak kembali bergolak tatkala konflik kembali membara.
Menurut Rofyanto, pemerintah menaksir rata-rata Indonesian Crude Price sepanjang 2026 berada pada kisaran USD 83 per barel.
Kendati demikian, simulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terus dipersiapkan guna menghadapi probabilitas harga minyak merangkak naik ke level yang lebih tinggi.
Ia menekankan gejolak harga minyak menjadi unsur yang paling peka terhadap situasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jika dikomparasikan dengan fluktuasi kurs rupiah.
“Karena kami paham, dampak gejolak harga minyak ke APBN kami itu kan sangat sensitif. Jadi setiap ICP naik 1 USD, itu kan defisitnya akan nambah Rp 6,8 (triliun). Namun kalau untuk nilai tukar, itu lebih terkontrol. Jadi kalau rupiah melemah Rp 100, itu kan defisitnya hanya sekitar Rp 0,8 (triliun). Jadi memang dampak ICP ini lebih signifikan, lebih berpengaruh ke APBN kami,” ungkap dari Sumbernya.
Rofyanto menyebutkan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui batas asumsi Indonesian Crude Price pada diskusi awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027 seharga USD 70 sampai USD 95 per barel.
Interval tersebut dianggap telah menggambarkan kondisi pasaran minyak yang masih sarat ketidakpastian sekaligus menjadi ruang siaga sekiranya harga energi kembali menanjak.
Walau saat ini harga minyak berangsur turun ke bawah USD 80 per barel, pemerintah tetap merencanakan langkah antisipasi seandainya keadaan dunia kembali memburuk.
“Jadi sebenarnya kami juga sudah mengantisipasi, menyiapkan excercise untuk kondisi yang lebih buruk. Katakanlah sampai ICP mencapai 100 USD per barrelnya,” tutur dari Sumbernya.