Pemerintah Alihkan Mayoritas Kepemilikan Saham KCIC ke Kemenkeu RI

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:26:57 WIB
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan Kepala BP BUMN Dony Oskaria (FOTO: NET)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan langkah pemerintah dalam merebut kepemilikan mayoritas saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), pengelola kereta cepat Whoosh.

Porsi 60% saham yang sebelumnya dipegang oleh konsorsium BUMN diserahterimakan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan target penyelesaian pada pertengahan September 2026.

Pada mekanisme teranyar ini, penguasaan saham tidak lagi diletakkan di bawah PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) ataupun PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Justru, saham bakal diurus lewat Special Mission Vehicle (SMV) di bawah naungan Kemenkeu guna menghindarkan tekanan langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Di sisi lain, porsi 40% saham KCIC bertahan di tangan konsorsium China via Beijing Yawan HSR Co. Ltd., memastikan kemitraan Indonesia dan China pada pengoperasian Whoosh terus berjalan.

"Pembahasan yang pertama adalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Ini akan diserahkan dari Danantara kasih ke Kementerian Keuangan. Nanti akan kita percepat, mungkin pertengahan bulan September sudah akan clear ya,” ujar Purbaya, dikutip dari Sumbernya, Kamis (6/8/2026).

Purbaya memaparkan, Kemenkeu bakal menugaskan satu atau beberapa SMV sebagai pengurus kepemilikan aset saham itu.

Melalui skema tersebut, aktivitas operasional KCIC diproyeksikan tetap berlangsung maksimal tanpa mengganggu keuangan negara secara bertatap muka.

Berdasarkan keterangan Purbaya, kendali Whoosh ke depannya murni berpusat di bawah supervisi Kementerian Keuangan melalui SMV yang kerap dimanfaatkan pemerintah dalam memegang aneka aset serta pendanaan strategis.

“Dialihkan Kemenkeu, dikelola oleh saya semuanya KCIC itu. Tapi nanti akan kami pakai salah satu tangan BUMN, SMV Fiskal kami untuk mengelola itu. Kami kan punya banyak juga, ada SMV, ada ini, ada lain-lain. Jadi enggak langsung jadi tanggung jawab APBN,” jelas Purbaya.

Ia turut menandaskan bahwasanya hak atas 60% saham tersebut terlepas dari PT KAI maupun PSBI yang dihuni PT KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, serta PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII).

“Di saya, bukan (di bawah KAI),” ujar Purbaya.

Lewat pergeseran struktur kepemilikan ini, pemerintah berharap sistem manajerial KCIC kian terpadu sekaligus memberi keluwesan pada tata bisnis Whoosh mendatang.

Purbaya menguraikan, pembiayaan operasi serta beban kewajiban KCIC nantinya tidak akan mengeruk kas APBN.

Anggaran itu bakal disokong via dividen beserta imbal hasil yang didapat oleh SMV di bawah naungan Kementerian Keuangan.

“Nggak, SMV kan punya untung juga kan, sebagian dari situ. Kira-kira begitu gambaran kasarnya,” ujar Purbaya.

Ia juga menyampaikan bahwa pihak China tetap memegang komitmen untuk meneruskan keterlibatan dalam proyek kereta cepat.

Bahkan, terdapat peluang membuka rute perluasan Whoosh menuju wilayah Jawa Timur.

“Kan punya dia dikasih semuanya, 60 persen kasih ke kami (Kemenkeu), 40 persen ada yang lain, masih ada Tiongkok di situ kan,” ujar Purbaya.

Terkait nama SMV yang ditunjuk memegang saham KCIC, Purbaya menyebutkan bahwasanya negosiasi masih bergulir.

Sesuai penjelasannya, berpeluang ada lebih dari satu lembaga yang dilibatkan guna mengurus aset tersebut.

“Itu masih didiskusikan, harusnya lebih dari satu,” kata Purbaya.

Tags

Terkini