JAKARTA - Indonesia dijatuhi bea masuk baru oleh Amerika Serikat (AS) sebesar 10% terhitung sejak hari Jumat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menganggap penerapan bea baru tersebut sebagai berita yang baik untuk Indonesia.
"Kan berarti yang (tarif) 19% kan enggak boleh. Balik yang normal, kan, yang (tarif) 10% yang across the board itu. Ya bagus buat kami itu," ujar Purbaya saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (24/7/2026).
Kendati demikian, Purbaya tidak menampik dari segi global, bea tersebut menjadikan daya tawar Indonesia setara dengan negara-negara lain.
Pasalnya, ketetapan angka bea tersebut juga dibebankan kepada banyak negara mitra perdagangan AS lainnya.
"Tapi dari sisi persaingan sama saja, yang lain juga sama. Itu saja, mungkin kami rugi dikit," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan bea baru sebesar 10% dan 12,5% untuk komoditas impor dari 60 mitra dagang, termasuk Uni Eropa mulai hari Jumat.
Trump menilai negara-negara tersebut kurang tegas dalam menjalankan pemblokiran atas produk yang diproduksi memakai tenaga kerja paksa.
Kebijakan ini mulai berjalan pas saat bea global sementara sebesar 10% usai.
Dikutip dari sumbernya, Jumat (24/7/2026), berpatokan pada ketetapan akhir, AS bakal menerapkan bea 10% atas barang dari Argentina, Bangladesh, Inggris, Kamboja, Kanada, Ekuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Yordania, Malaysia, Meksiko, Pakistan, Sri Lanka, serta Trinidad dan Tobago.
Sementara itu, Uni Eropa, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, dan Swiss dibebani bea yang apabila digabungkan bersama pembebanan most-favored nation (MFN) yang telah berjalan sebelumnya bakal menjadi 10% atau 12,5%.
Sedangkan 38 negara lainnya, termasuk China, dibebani bea 12,5%.
Tindakan ini menjadi langkah terkini Gedung Putih guna membangkitkan kembali gagasan kampanye Trump terkait penerapan bea yang hampir menyeluruh bagi pasokan impor.