JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan (year on year/yoy) Indonesia pada Juli 2026 mencapai 2,88 persen.
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi tahunan pada Juli 2025 yang sebesar 2,37 persen.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, inflasi terutama didorong oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
"Inflasi tahunan utamanya didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,87 persen, diikuti kelompok transportasi 0,62 persen, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,61 persen," ujar Ateng dari Sumbernya dalam rilis BPS di Jakarta, Senin (3/8/2026).
Berdasarkan komponen penyusunnya, seluruh komponen mengalami inflasi pada Juli 2026.
Komponen inti menjadi penyumbang terbesar dengan andil 1,76 persen.
Sementara komponen harga yang diatur pemerintah (administered prices) memberikan andil 0,70 persen dan komponen harga bergejolak (volatile food) menyumbang 0,42 persen.
Ateng menjelaskan, inflasi inti dipengaruhi kenaikan harga sejumlah komoditas dan jasa, antara lain emas perhiasan, minyak goreng, nasi dengan lauk, telepon seluler, serta biaya akademi atau perguruan tinggi.
Dari sisi wilayah, seluruh provinsi di Indonesia mencatat inflasi tahunan pada Juli 2026.
Papua Barat menjadi provinsi dengan inflasi tertinggi sebesar 5,47 persen.
Sementara inflasi terendah tercatat di Papua Selatan sebesar 1,46 persen.
Sebelumnya, Bank Permata memperkirakan inflasi Indonesia mencapai 3,13 persen secara tahunan pada akhir 2026.
Kepala Departemen Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan Bank Permata Faisal Rachman mengatakan, proyeksi tersebut menggunakan asumsi pemerintah mempertahankan harga energi bersubsidi pada level saat ini.
"Dengan asumsi pemerintah mempertahankan harga energi bersubsidi pada tingkat saat ini, kami memperkirakan inflasi umum akan mencapai sekitar 3,13 persen pada akhir tahun 2026," kata Faisal dari Sumbernya dalam keterangannya, Minggu (2/8/2026).
Menurut Faisal, tekanan inflasi hingga akhir tahun diperkirakan lebih banyak berasal dari sisi penawaran.
Ia menilai kebijakan pemerintah yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi berpotensi meningkatkan jumlah uang beredar sehingga mendorong inflasi.
Selain itu, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkirakan meningkatkan permintaan pangan dan memberi tekanan pada komponen harga bergejolak.