JAKARTA - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyebut ada pihak yang sengaja menebar isu S&P Global Ratings akan memangkas peringkat kredit Indonesia.
Ia mengatakan, isu tersebut banyak beredar di sejumlah media sosial yang menyebabkan runtuhnya Indeks Harga Saham Gabungan beberapa waktu lalu.
Berdasarkan laporan S&P, diketahui peringkat utang Indonesia dipertahankan pada level BBB dengan outlook stabil.
Hal tersebut diumumkan dalam laporan resmi S&P pada 13 Juli 2026.
"Tadinya kan di awal bulan kalau nggak salah ada isu di capital market, di sosial media, yang bilang bocoran S&P keluar, Indonesia akan di-downgrade peringkatnya, bahkan bukan outlook-nya, peringkatnya. itu yang menarik ke bawah pasar saham secara tajam di awal Juli tahun ini," ungkap Purbaya dalam acara APBN Kita di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa kemarin.
Namun pada saat laporan resmi S&P keluar, ia menyebut lembaga pemeringkat global telah mempercayai pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
"Memang banyak permain rumor yang nggak jelas, yang ditiupkan oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab, ternyata yang S&P keluarnya tetap BBB dan outlook-nya stabil. Artinya, emang mereka melihat apa yang dikerjakan oleh pemerintah di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto itu semuanya bergerak ke arah yang benar," jelasnya.
Purbaya menambahkan, isu pemangkasan peringkat kredit Indonesia oleh S&P seringkali dikaitkan dengan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mengalami defisit.
Namun menurutnya, hitung-hitungan yang dilakukan sejumlah pihak tersebut salah.
"Waktu angka triwulan I keluar 0,9%, mereka kali empat jadi defisitnya 3,6%. Jadi, nggak berkesinambungan, cara hitungan itu salah, cuma ya sudah. Itu yang dibeli oleh pasar pada waktu itu," terangnya.
Purbaya menambahkan, defisit yang terjadi pada kuartal I-2026 terjadi karena pemerintah mempercepat belanja dengan harapan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia pun berharap, pasar akan kembali percaya dengan penilaian S&P.
"Walaupun kami sebutkan kenapa itu tinggi waktu itu, karena kami tarik ke depan belanja pemerintah supaya merata sepanjang tahun supaya dampak ke ekonomi lebih bagus, tetap saja orang nggak percaya. Dengan ini mudah-mudahan mereka makin percaya," pungkasnya.