JAKARTA - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menilai bahwa program Kredit Pemilikan Rumah subsidi dengan jangka waktu angsuran mencapai 40 tahun dapat memperlebar kesempatan warga dalam memperoleh pendanaan hunian. Langkah ini sekaligus diyakini mampu memicu perkembangan pada sektor industri properti di tanah air. Perpanjangan masa kredit tersebut bakal meringankan nominal setoran bulanan, sehingga daya jangkau warga untuk meloloskan kriteria pembiayaan dari pihak bank menjadi semakin tinggi.
"Semakin panjang masa cicilan, semakin ringan angsuran yang harus dibayar setiap bulan. Dengan begitu, masyarakat yang selama ini belum memenuhi persyaratan kemampuan bayar perbankan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan rumah subsidi," ujar perwakilan lembaga tersebut.
Sistem pembiayaan baru ini diproyeksikan dapat menekan nominal tagihan bulanan rumah subsidi hingga menyentuh angka sekitar Rp500 ribu sampai Rp700 ribu. Skema ini dirasa sangat membantu meningkatkan kemampuan beli tempat tinggal bagi warga yang berpenghasilan minim, terutama kalangan pekerja yang memiliki upah di kisaran Rp2,8 juta per bulan. Secara makro ekonomi, strategi ini ditargetkan mampu meluaskan pasar perumahan, mendongkrak angka permintaan, serta memicu dampak positif yang berantai pada sektor konstruksi beserta lini usaha penunjangnya.
Di samping mengulur masa pelunasan utang, pihak otoritas juga konsisten mengunci tingkat bunga tetap sepanjang masa pinjaman berjalan, dengan rincian sebagai berikut: Bunga 5 persen untuk jenis rumah tapak Bunga 6 persen untuk jenis rumah susun
Langkah penentuan suku bunga ini diambil untuk menghadirkan jaminan kepastian pengeluaran bagi warga di tengah situasi pergerakan suku bunga pasar yang cenderung merangkak naik. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengonfirmasi bahwa rencana pemberlakuan sistem KPR subsidi dengan jangka waktu hingga 40 tahun ini telah mendapatkan persetujuan bersama dan kini berada dalam posisi siap untuk dijalankan.
Ketetapan tersebut dicapai melalui pertemuan resmi bersama sejumlah jajaran kementerian terkait demi mengeksekusi instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan solusi pembiayaan properti yang jauh lebih murah bagi warga negara. Pihak kementerian pun terus berusaha menjaga titik temu yang ideal antara perluasan kepemilikan hunian bagi warga dan kelangsungan perputaran usaha perbankan selaku penyedia dana pinjaman.
Pemerintah pun memastikan tingkat bunga pinjaman rumah tapak bersubsidi tidak akan bergeser dari angka 5 persen, walau Bank Indonesia memutuskan untuk mengerek naik suku bunga acuan mereka. Kebijakan strategis ini dipandang sangat krusial dalam menjaga kestabilan daya beli warga, sekaligus menyokong pencapaian target penambahan jumlah kepemilikan tempat tinggal di Indonesia. Lewat beban bulanan yang lebih bersahabat serta bunga yang tidak berubah-ubah, diharapkan jumlah masyarakat berpenghasilan rendah yang menguasai rumah pertama mereka terus bertambah tanpa perlu merasa cemas terhadap lonjakan biaya utang pada masa mendatang.