JAKARTA – Pemerintah memperluas batas pendapatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang berhak menerima rumah subsidi hingga Rp8,5 juta setiap bulan di beberapa daerah. Khusus di wilayah Jabodetabek, batasan pendapatan ini bahkan menyentuh angka Rp12 juta bagi masyarakat yang belum berkomitmen dan Rp14 juta untuk masyarakat yang telah membina rumah tangga. Aturan teranyar ini secara resmi dicantumkan melalui Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 yang mengatur tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria MBR serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.
Langkah anyar dari pembuat kebijakan ini memicu pro dan kontra di tengah masyarakat. Pada satu sudut pandang, ruang untuk mempunyai hunian pribadi menjadi semakin terbuka lebar bagi banyak orang. Namun, pada sudut pandang lainnya, timbul kecemasan bahwa kelompok masyarakat dengan pendapatan yang berada di level bawah harus beradu cepat dengan para calon pembeli lain yang memiliki kondisi finansial jauh lebih mapan.
Koreksi terhadap skema terdahulu dinilai sudah sepatutnya dilakukan karena dinilai tidak lagi sejalan dengan dinamika perekonomian saat ini. Penerapan klasifikasi yang berpatokan pada zona wilayah dianggap jauh lebih masuk akal lantaran turut mengalkulasi faktor inflasi, tingkat daya beli masyarakat, serta kesenjangan harga hunian di tiap daerah. Kendati demikian, potensi hambatan tetap dapat muncul apabila kebijakan perluasan ini tidak diimbangi dengan peningkatan kuantitas pasokan hunian subsidi sekaligus ketersediaan dana anggaran dari pemerintah.
Kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan mendekati batas tertinggi diprediksi akan jauh lebih gampang dalam mendapatkan persetujuan pendanaan daripada kelompok masyarakat berpenghasilan sangat rendah. Oleh sebab itu, pemenuhan kebutuhan papan ini sejatinya bukan sekadar urusan kelayakan administratif semata, melainkan juga menyangkut persoalan harga, letak geografis, serta kemampuan bayar dalam jangka panjang. Di sisi lain, peningkatan batasan pendapatan ini dinilai cukup masuk akal mengingat ongkos kebutuhan hidup dan harga jual hunian terus merangkak naik dari waktu ke waktu.
Masyarakat pekerja yang mengantongi upah senilai Rp8 juta pun dipastikan tetap akan menemui jalan terjal untuk membeli hunian di daerah yang memiliki nilai tanah selangit serta biaya mobilisasi yang tinggi. Longgarnya kriteria penerima ini berisiko membuat tensi kompetisi semakin ketat bagi kelompok masyarakat yang berpendapatan di kisaran Rp4-6 juta. Langkah strategis berupa penerapan sistem skala prioritas sangat mendesak untuk dijalankan oleh pihak otoritas, ketimbang hanya fokus menaikkan batas nominal maksimalnya saja.
Keberadaan hunian murah yang berlokasi terlampau jauh dari pusat kegiatan berisiko memicu pengeluaran tambahan yang memberatkan akibat membengkaknya ongkos mobilisasi harian. Situasi ini juga berpotensi memantik kecemburuan sosial di tengah publik apabila kelompok masyarakat kelas bawah merasa ruang mereka semakin terhimpit dan tersisih. Jika ditinjau dari sudut pandang institusi keuangan, kehadiran calon nasabah dengan pendapatan yang lebih tinggi memang dapat memulihkan profil risiko pembiayaan secara menyeluruh, namun lembaga perbankan dituntut untuk tetap konsisten dan ketat dalam proses penilaian kelayakan kredit agar tidak terjadi kelonggaran.