JAWA TENGAH - Banyak pemilik kendaraan bermotor terkejut saat menyelesaikan pembayaran di Samsat akibat lonjakan tagihan yang mendadak. Isu mengenai penghapusan pajak progresif sebenarnya kurang tepat karena pemerintah daerah hanya memberlakukan relaksasi temporer. Mekanisme pajak progresif tetap berjalan, akan tetapi struktur tarif di tahun 2026 ini dirancang menjadi jauh lebih terjangkau bagi masyarakat.
Bagi masyarakat di area Jawa Tengah, ketentuan teranyar ini justru memberikan keuntungan finansial apabila paham cara kalkulasinya. Lewat pemahaman tersebut, kewajiban tahunan ini bisa diselesaikan dengan lebih tenang tanpa membebani kondisi finansial. Berikut merupakan ulasan menyeluruh untuk menghitung besaran pajak progresif Jateng versi paling baru.
Ketahui Struktur Tarif Baru yang Jauh Lebih Terjangkau
Berdasarkan regulasi Perda No. 12 Tahun 2023, pengenaan pajak kini menerapkan pola "Opsen Pajak" yang memangkas beban tarif dasar. Sebagai contoh, tarif kepemilikan unit kedua yang semula menyentuh angka 2,0% kini disesuaikan turun menjadi 1,40%. Struktur lengkapnya adalah sebagai berikut:
Kendaraan pertama sebesar 1,05%
Kendaraan kedua sebesar 1,40%
Kendaraan ketiga sebesar 1,75%
Kendaraan keempat sebesar 2,10%
Kendaraan kelima serta berikutnya sebesar 2,45%
Waspadai Aturan Satu KK serta Kesamaan Domisili KTP
Pencatatan data objek pajak progresif didasarkan sepenuhnya pada NIK serta alamat tempat tinggal yang tercantum dalam KTP atau KK. Apabila dalam satu jajaran keluarga mempunyai tipe kendaraan yang sejenis di alamat tempat tinggal yang sama, maka tarif progresif akan otomatis diterapkan. Meski demikian, regulasi ini tidak mengikat untuk jenis unit yang berbeda, sehingga kepemilikan motor dan mobil akan tetap dihitung terpisah sebagai unit pertama.
Formulasi Perhitungan Mandiri di Rumah
Adapun rumusan baku yang digunakan yakni: Pajak Total = (NJKB × Persentase Tarif) + SWDKLLJ. Sebagai ilustrasi, sebuah mobil sekon yang diposisikan sebagai objek kepemilikan kedua mempunyai NJKB senilai Rp100.000.000, maka penghitungannya memakai tarif 1,40% = Rp1.400.000. Setelah ditambah dengan biaya SWDKLLJ senilai Rp143.000, akumulasi final yang harus dibayarkan menjadi sebesar Rp1.543.000.
Manfaatkan Fitur Layanan New Sakpole dan Penghapusan STNK Lama
Kehadiran aplikasi digital New Sakpole sangat membantu masyarakat untuk mendeteksi status progresif sebuah kendaraan bermotor cukup dengan mengetikkan nomor polisi. Di samping itu, platform digital ini juga menyediakan menu pemblokiran STNK secara daring agar aset transportasi lama yang telah berpindah tangan tidak lagi memicu beban pajak progresif pada pemilik sebelumnya.
Melalui bekal pengetahuan seputar struktur tarif yang baru, kecermatan dalam memperhatikan kesamaan alamat KK, serta optimalisasi layanan aplikasi modern, pemenuhan kewajiban pajak kendaraan berkala kini terasa semakin praktis serta tidak lagi membebani pikiran.