JAKARTA - Penerapan sistem ekonomi makro di suatu negara umumnya melibatkan dua langkah utama untuk mengatasi masalah keuangan, yaitu kebijakan fiskal dan moneter.
Walaupun keduanya memiliki peran yang sangat krusial, terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya. Kebijakan fiskal berfokus pada pengaturan pendapatan dan belanja negara, sedangkan kebijakan moneter berpusat pada pengendalian jumlah uang yang beredar.
Selain perbedaan yang bersifat umum tersebut, terdapat 7 poin pembeda lainnya antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter jika ditinjau dari berbagai sudut pandang ekonomi.
1. Otoritas Regulator dan Lembaga Pengatur
Dilihat dari sisi lembaga yang memiliki wewenang, kedua langkah ekonomi ini dijalankan oleh instansi yang berlainan. Kebijakan fiskal dikendalikan oleh Kementerian Keuangan bersama institusi terkait seperti Direktorat Jenderal Pajak.
Sementara itu, regulasi moneter sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bank Indonesia. Kendati demikian, kedua pihak tersebut tetap memikul tanggung jawab untuk melaporkan seluruh hasil kerjanya kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Mekanisme dan Cara Kerja di Lapangan
Perbedaan dari kedua langkah ini juga terlihat sangat gamblang melalui cara implementasinya dalam merespons dinamika ekonomi yang terjadi di masyarakat.
Dalam lingkup domestik, ketika pemerintah ingin mendorong laju pertumbuhan ekonomi, Kementerian Keuangan bersama lembaga terkait akan menerapkan kebijakan fiskal. Implementasinya dapat berupa pengurangan tarif pajak tertentu atau penyaluran dana bantuan untuk UMKM.
Di waktu yang sama, Bank Indonesia akan mengambil tindakan moneter dengan menurunkan persentase suku bunga acuan serta memberikan jaminan ketersediaan dana bagi bank umum untuk mempermudah masyarakat memperoleh kredit modal.
Melalui kemudahan akses pembiayaan tersebut, sektor dunia usaha diharapkan mampu bergerak lebih produktif dengan memanfaatkan modal yang didapatkan demi memutar roda bisnis mereka.
3. Instrumen Utama yang Digunakan
Poin pembeda berikutnya dapat diidentifikasi dari jenis instrumen yang digunakan untuk mengintervensi stabilitas perekonomian domestik.
Alat ukur dalam kebijakan fiskal terhitung sangat beragam, mulai dari mengoptimalkan penerimaan negara melalui sektor pajak dan nonpajak, hingga memotong pendapatan dengan memperbesar alokasi subsidi belanja.
Sementara itu, Bank Indonesia sebagai pemegang kendali otoritas moneter bakal menerapkan langkah strategis sebagai berikut:
Operasi pasar terbuka, yang dilakukan lewat kegiatan jual beli surat berharga kepada sektor perbankan atau lembaga guna mengontrol volume peredaran uang di masyarakat.
Kebijakan diskonto, yang diterapkan melalui penyesuaian naik atau turunnya tingkat suku bunga acuan secara berkala.
Kebijakan kredit selektif, yang berupa arahan agar bank umum memperketat penyaluran pinjaman secara lebih berhati-hati guna meminimalkan risiko likuiditas.
Cadangan kas minimum, yang membatasi besaran persentase tabungan nasabah di bank yang wajib disimpan dan tidak diperbolehkan untuk disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman.
Menetapkan target ekonomi makro, yang salah satu fokus utamanya adalah mengendalikan laju inflasi.
4. Dampak terhadap Nilai Tukar Rupiah
Kedua instrumen ekonomi makro ini sama-sama memberikan pengaruh terhadap pergerakan kurs keuangan, tetapi efek yang ditimbulkan terhadap nilai tukar mata uang memiliki perbedaan.
Kebijakan fiskal biasanya memengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar secara tidak langsung. Sebagai contoh, kebijakan menaikkan pajak impor untuk barang mewah dapat memicu kenaikan pendapatan negara.
Pendapatan negara akan meningkat, para pengusaha juga akan mengurangi impor barang, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar pun bisa menjadi lebih stabil.
Sebaliknya, instrumen moneter berupa kenaikan suku bunga acuan bisa secara langsung memikat daya tarik investor asing untuk membeli mata uang rupiah dan mengalirkan dolar, sehingga nilai tukar rupiah berpotensi menguat.
5. Peranan dan Fokus Utama Pengelolaan
Dari segi fungsi utamanya, kebijakan fiskal mengontrol kondisi ekonomi melalui tata kelola pos penerimaan serta pengeluaran pemerintah. Sektor penerimaan bersumber dari pajak serta nonpajak, seperti dana hibah dan retribusi.
Sementara itu, pos pengeluaran pemerintah dialokasikan untuk membiayai subsidi, pendanaan program kerja, hingga pembayaran gaji pegawai negeri sipil. Langkah fiskal juga mencakup pengelolaan utang negara, baik domestik maupun luar negeri.
Di sisi lain, kebijakan moneter bertugas mengontrol roda perekonomian dengan menjaga keseimbangan jumlah uang yang beredar di masyarakat, di mana salah satu metodenya adalah dengan mengatur tingkat suku bunga acuan.
6. Tantangan Utama dalam Implementasi
Hambatan yang dihadapi oleh masing-masing langkah ekonomi ini juga memperlihatkan perbedaan yang cukup mencolok saat diaplikasikan di tengah masyarakat.
Tantangan terbesar dari kebijakan fiskal adalah memastikan akurasi target agar stimulus yang diberikan bisa tepat sasaran. Sebagai contoh, penyaluran bantuan tunai kepada warga harus benar-benar akurat demi meningkatkan daya beli mereka.
Sebab biasanya bantuan tersebut justru diterima oleh kelompok masyarakat yang tidak miskin, sedangkan kelompok yang seharusnya mendapat bantuan malah tidak menerimanya.
Sementara itu, hambatan kebijakan moneter muncul tatkala penurunan suku bunga tidak berhasil merangsang tingkat konsumsi dan produksi masyarakat. Kondisi sebaliknya juga berlaku ketika suku bunga tinggi gagal memacu warga untuk meningkatkan tabungan atau investasi.
7. Pengaruh terhadap Sektor Investasi dan Pasar Modal
Poin pembeda terakhir dapat dicermati dari cara kedua regulasi tersebut memengaruhi iklim investasi serta dinamika yang terjadi di pasar modal.
Kebijakan fiskal memberikan pengaruh pada sektor investasi melalui regulasi perpajakan. Keuntungan dari instrumen saham dan obligasi dimasukkan ke dalam Pajak Penghasilan (PPh), yaitu senilai 0,1% untuk penjualan saham serta 10% untuk pembagian dividen dan kupon obligasi.
Saat ini, hanya produk reksa dana yang tidak dikenakan pungutan pajak. Pendapatan tersebut nantinya akan langsung masuk ke dalam kas negara.
Di sisi lain, efek dari kebijakan moneter terhadap aktivitas investasi berupa perubahan suku bunga acuan yang berdampak langsung pada fluktuasi harga serta yield obligasi.
Kenaikan suku bunga acuan dapat memicu harga obligasi yang baru saja diterbitkan menjadi lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai obligasi yang sudah beredar sebelumnya.
Berdasarkan seluruh poin di atas, terdapat tujuh perbedaan mendasar antara kebijakan fiskal dan moneter yang dapat dilihat dari berbagai lini, mulai dari regulator, mekanisme kerja, hingga efeknya terhadap dunia investasi.