PONTIANAK - Ketidakpastian global masih membayangi perekonomian dunia melalui dinamika geopolitik, volatilitas harga energi, dan perlambatan perdagangan internasional. Meski demikian, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang baik, tak terkecuali di Kalimantan Barat (Kalbar).
“Di tengah gejolak geopolitik dunia, APBN Regional Kalimantan Barat tetap tumbuh,” ungkapnya pekan lalu.
Penerimaan negara di wilayah Kalbar tercatat sudah mencapai nominal Rp4.458,47 miliar atau setara dengan 26,56 persen dari target yang ditetapkan.
Sementara itu, penyerapan sektor belanja negara sudah menyentuh angka Rp9.200,48 miliar atau berada di kisaran 34,46 persen dari total pagu anggaran.
Melalui perolehan tersebut, kondisi defisit APBN Regional Kalbar berada pada posisi Rp4.742,01 miIiar dengan pelebaran sebesar 0,18 persen secara tahunan.
Sektor penerimaan perpajakan sejauh ini masih menjadi motor penggerak utama dalam perolehan pendapatan negara tersebut.
Hingga periode April 2026, perolehan pajak berhasil dikumpulkan sebanyak Rp3.974,91 miliar atau 25,13 persen dari target, serta tumbuh sebesar 16,83 persen secara tahunan.
Pada bidang kepabeanan dan cukai, pertumbuhan yang dicatatkan hingga April 2026 berada di angka 5,82 persen jika dibandingkan dengan periode tahun lalu.
Lonjakan pada pos bea masuk disokong oleh kegiatan impor bahan baku caustic soda untuk kebutuhan pengolahan alumina yang memberi andil hingga 44,40 persen.
Di sisi lain, sektor bea keluar masih mengalami penurunan sebesar 10 persen karena aktivitas ekspor komoditas crude palm oil (CPO) belum berjalan kembali.
Aktivitas perdagangan luar negeri tersebut saat ini masih berfokus pada produk-produk turunan kelapa sawit, Palm Kernel Shell, serta Palm Kernel Expeller.
Untuk perolehan Negara Bukan Pajak (PNBP) di wilayah Kalbar, realisasi yang terkumpul sudah menyentuh Rp483,57 miliar atau 50,11 persen dari target dan tumbuh 5,80 persen secara tahunan.
“Kinerja Badan Layanan Umum (BLU) juga tetap positif dengan Universitas Tanjungpura menjadi satuan kerja dengan capaian PNBP BLU tertinggi sebesar Rp112,89 miIiar,” sebutnya.
Pada aspek pengeluaran, realisasi belanja dari pemerintah pusat sudah terserap sebanyak Rp2.997,56 miIiar atau mencapai 28,86 persen dari pagu, serta melonjak 42,36 persen secara tahunan.
Kemudian untuk alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) tercatat sudah disalurkan sebesar Rp6.202,92 miliar atau berada di angka 38,02 persen dari keseluruhan pagu.
Pemerintah Provinsi Kalbar menjadi wilayah dengan tingkat pencairan modal tertinggi baik secara nilai maupun persentase, lewat realisasi sebesar Rp979,01 miIiar.
Sementara untuk level daerah tingkat dua, penyerapan paling besar diduduki oleh Kabupaten Ketapang dengan nilai mencapai Rp574,96 miliar.
Kondisi keuangan atau fiskal pada pemerintah daerah di wilayah ini juga memperlihatkan tren perkembangan yang searah dan positif.
Sampai tanggal 30 April 2026, pendapatan di tingkat daerah berhasil dikumpulkan sebanyak Rp5.495,76 miIiar atau 22,26 persen dari target dan naik 13,95 persen secara tahunan.
Untuk realisasi belanja daerah sendiri telah terpakai sebanyak Rp4.322,81 miIiar atau berkisar 16,90 persen dari pagu anggaran yang tersedia.
Melalui perpaduan angka tersebut, hasil konsolidasi APBD di wilayah Kalbar menciptakan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebanyak Rp1.170,48 miIiar.
Kinerja yang sangat meyakinkan juga diperlihatkan oleh sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan raihan pertumbuhan yang terhitung tinggi.
Hingga April 2026, realisasi modal dari PAD sudah terkumpul sebesar Rp1.534,19 miIiar atau 23,92 persen dari target, serta melesat hingga 80,76 persen secara tahunan.
Pada bagian pengeluaran daerah, jenis belanja operasi masih mendominasi lewat serapan modal sebanyak Rp3.913,41 miIiar atau mencakup 90,53 persen dari total pengeluaran belanja daerah.
Porsi paling besar dari anggaran tersebut dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai, seperti pemenuhan gaji pokok serta tunjangan para ASN.
Sedangkan untuk alokasi pada pos pengeluaran belanja modal tercatat sudah terealisasi sebesar Rp78,09 miIiar.
Di luar fungsinya dalam menjaga stabilitas makro fiskal dan roda ekonomi lokal, dana APBN juga diarahkan untuk menyokong bermacam program utama nasional, termasuk Sekolah Rakyat hingga Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“APBN Regional Kalimantan Barat terus menjalankan perannya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, memperkuat layanan publik, mendukung pembangunan, serta menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global yang masih berlangsung,” pungkasnya.