APBN Defisit Rp 240 Triliun Awal Mei 2026, Kemenkeu Klaim Aman

Sabtu, 02 Mei 2026 | 16:56:46 WIB
gedung kemenkeu

JAKARTA – Beban berat langsung membayangi kas negara pada awal Mei 2026 ini lantaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah menyentuh angka ratusan triliun rupiah. Kendati kondisi fiskal cukup menantang, pemerintah menegaskan bahwa seluruh pergerakan angka ini masih berada dalam batas aman yang direncanakan.

Kementerian Keuangan merilis data yang menunjukkan bahwa realisasi defisit APBN hingga 31 Maret 2026 telah menembus angka Rp 240,1 triliun. Jumlah defisit jumbo tersebut setara dengan 0,93 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional untuk tahun berjalan.

Pemerintah sejak awal penyusunan APBN telah memperkirakan potensi defisit ini guna membiayai berbagai program prioritas nasional. Lonjakan belanja yang sangat signifikan pada awal tahun ini menjadi salah satu pemicu utama melebarnya jarak antara pendapatan dan pengeluaran negara.

"Posisi defisit tersebut tetap terkendali," ujarnya, sebagaimana diberitakan oleh sumbernya, Sabtu (2/5/2026). Deni Surjantoro selaku Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan memastikan bahwa pengelolaan pembiayaan anggaran dilakukan secara sangat hati-hati.

Deni berpendapat bahwa strategi pembiayaan negara terus dilakukan secara efisien dan fleksibel demi merespons ketidakpastian kondisi ekonomi global. Pemerintah memantau ketat pergerakan pasar keuangan global demi mencegah tekanan berlebih terhadap stabilitas fiskal di dalam negeri.

Pemerintah juga berkeyakinan bahwa fondasi APBN hingga akhir Maret 2026 masih menunjukkan daya tahan yang sangat kuat. APBN tetap dijalankan sebagai instrumen utama dalam menopang perekonomian nasional serta mendorong berbagai program pembangunan agar berjalan sesuai target.

Jika melihat dari sisi penerimaan negara, realisasi yang berhasil dikumpulkan pemerintah mencapai Rp 574,9 triliun. Angka pendapatan ini setara dengan 18,2 persen dari target keseluruhan yang telah dicanangkan dalam APBN tahun ini.

Terdapat pertumbuhan penerimaan sebesar 10,5 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Pertumbuhan positif tersebut mencerminkan bahwa kemampuan mengumpulkan pendapatan negara masih terjaga dengan baik di tengah situasi ekonomi global.

Sektor perpajakan menjadi tulang punggung utama dengan realisasi setoran yang masuk mencapai Rp 462,7 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan ini sudah memenuhi 17,2 persen dari target yang ditetapkan di dalam APBN.

Pertumbuhan penerimaan perpajakan secara tahunan tercatat mencapai 14,3 persen. Khusus untuk setoran pajak, nilainya terkumpul Rp 394,8 triliun atau 16,7 persen dari target dengan lonjakan yang mencapai 20,7 persen.

Peningkatan kepatuhan dari wajib pajak beserta stabilitas harga komoditas menjadi faktor pendorong utama melonjaknya setoran pajak ini. Ditambah lagi, proses digitalisasi sistem administrasi perpajakan sukses memberikan kontribusi yang besar terhadap optimalisasi penerimaan kas negara.

Di sisi lain, kontribusi dari sektor kepabeanan dan cukai berhasil mencatatkan angka sebesar Rp 67,9 triliun hingga akhir Maret. Realisasi ini mencakup sekitar 20,2 persen dari total target yang dibebankan kepada sektor tersebut pada APBN 2026.

Sektor kepabeanan dan cukai ini sayangnya harus terkoreksi hingga 12,6 persen bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Penurunan tersebut tidak lepas dari pengaruh fluktuasi yang terjadi dalam rantai perdagangan internasional belakangan ini.

Sementara itu, kontribusi dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sukses menyumbang sebesar Rp 112,1 triliun. Angka tersebut mencerminkan sekitar 24,4 persen dari total target penerimaan bukan pajak yang harus dicapai oleh pemerintah.

Meskipun terjadi normalisasi penerimaan dibandingkan periode yang lalu, kontribusi PNBP dinilai masih sangat vital bagi postur anggaran. Sektor ini tetap menjadi salah satu penopang utama struktur pendapatan negara agar tidak terlalu tertekan.

Pada sisi belanja negara, realisasi yang berhasil dikeluarkan oleh pemerintah mencapai total Rp 815,0 triliun. Jumlah belanja yang terserap ini setara dengan 21,2 persen dari total pagu anggaran yang disediakan pada tahun ini.

Capaian belanja ini mencatatkan pertumbuhan yang luar biasa sebesar 31,4 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu. Percepatan penyaluran belanja sejak awal tahun sengaja digenjot oleh pemerintah demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Terkini