KOTA GORONTALO – Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo yang menyentuh angka 6,12 persen ternyata belum mampu membendung terjadinya defisit pada kas keuangan negara. Berdasarkan data terbaru, realisasi APBN Gorontalo hingga akhir Maret 2026 justru mencatatkan angka defisit sebesar Rp2,1 triliun karena pengeluaran yang terlampau tinggi.
Kondisi ini disebabkan oleh dinamika belanja negara yang melaju jauh lebih cepat dibandingkan dengan pendapatan yang berhasil dikumpulkan oleh pemerintah. Meskipun situasi keuangan sedang mengalami tekanan yang cukup serius, capaian pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dinilai masih berada di atas rata-rata nasional.
Pemerintah daerah saat ini terus berupaya mencari jalan keluar terbaik agar program pembangunan masyarakat tidak terganggu akibat keterbatasan ruang fiskal yang tersedia. Fenomena defisit yang melanda kas daerah ini memicu perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan yang mengelola kebijakan anggaran di wilayah tersebut.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail memberikan tanggapan khusus terkait keterbatasan kapasitas fiskal yang saat ini menjadi tantangan utama bagi kabupaten dan kota di sana. Sang gubernur menekankan bahwa seluruh jajaran pemerintahan harus lebih jeli dan kreatif dalam mengoptimalkan setiap dana yang ada untuk kepentingan publik.
“Kita harus bekerja bukan hanya berbasis anggaran semata, melainkan dengan kreativitas dalam menghadapi situasi fiskal ini melalui berbagai langkah antisipatif,” kata gubernur, sebagaimana dilansir dari sumbernya, Kamis (30/04). Pernyataan tersebut mempertegas perlunya inovasi dari seluruh pimpinan daerah agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal meskipun anggaran terbatas.
Menurut Gusnar Ismail, belanja wajib yang harus dibayarkan daerah setiap tahunnya memang sangat besar dan mengunci ruang gerak APBN Gorontalo secara signifikan. Dirinya menjelaskan bahwa postur pengeluaran rutin tersebut menyerap porsi yang sangat besar sehingga menyisakan sedikit ruang untuk program pembangunan baru.
Gusnar Ismail berpendapat bahwa beban belanja wajib yang ditanggung daerah saat ini mencakup pembayaran gaji pegawai, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen, hingga iuran BPJS Kesehatan. Tidak hanya itu, penyediaan lahan untuk berbagai instansi vertikal juga turut menambah beban pengeluaran yang harus ditanggung secara rutin oleh kas pemerintah daerah.
Ia berharap agar pemerintah pusat dapat membagi beban belanja wajib secara lebih proporsional dengan pemerintah daerah di masa mendatang. Langkah pembagian beban yang lebih adil tersebut dinilai sangat penting demi melonggarkan ruang fiskal daerah yang kini terasa semakin sempit.
Di sisi lain, laporan berkala mengenai pergerakan kas negara di wilayah ini juga disampaikan oleh pihak perwakilan kementerian keuangan setempat. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Gorontalo, Arie Suwandini Wiwit, memaparkan rincian realisasi pendapatan dan belanja secara komprehensif.
Arie Suwandini Wiwit menjelaskan bahwa hingga akhir triwulan pertama tahun 2026 ini, total pendapatan negara yang berhasil dihimpun baru mencapai Rp303,92 miliar. Sebaliknya, realisasi belanja negara justru melonjak sangat drastis hingga menyentuh angka Rp2,449 triliun dalam periode yang sama.
Angka realisasi belanja tersebut setara dengan 26,89 persen dari keseluruhan pagu anggaran yang telah direncanakan untuk tahun berjalan ini. Tingginya angka penyerapan belanja pada awal tahun ini menjadi pemicu utama timbulnya selisih yang cukup lebar terhadap pendapatan daerah.
Arie Suwandini Wiwit berpendapat bahwa posisi defisit secara nasional sejatinya masih sangat terkendali seiring dengan penguatan reformasi pengelolaan keuangan yang terus dilakukan. “Sebetulnya posisi defisit secara nasional masih sangat terkendali. Reformasi APBN akan terus diperkuat dengan collecting more, spending better, efficient & sustainable financing guna memastikan program prioritas menjadi efektif dan ruang fiskal tetap terjaga,” ujar Arie, sebagaimana diberitakan oleh sumbernya, Kamis (30/04).
Berdasarkan analisis data dari pihak DJPb setempat, porsi terbesar dari keseluruhan belanja negara tersebut dialokasikan untuk Transfer ke Daerah atau TKD. Penyaluran dana transfer tersebut tercatat menyentuh angka Rp1,594 triliun hingga akhir bulan Maret 2026 kemarin.
Jumlah tersebut merepresentasikan sekitar 65 persen dari seluruh total pengeluaran belanja yang telah direalisasikan oleh pemerintah. Angka persentase yang sangat besar ini mengindikasikan bahwa perputaran roda ekonomi di Provinsi Gorontalo masih sangat bergantung pada kucuran dana dari pusat.
Ketergantungan yang cukup tinggi terhadap sokongan keuangan dari pemerintah pusat ini juga tercermin jelas pada struktur pendapatan daerah secara umum. Berdasarkan data yang dihimpun hingga Maret 2026, realisasi pendapatan daerah baru tercatat di angka Rp980,67 miliar saja.
Realisasi tersebut baru mencapai sekitar 13,92 persen dari keseluruhan target tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah. Ironisnya, sekitar 90 persen dari total pendapatan daerah yang berhasil dikumpulkan tersebut masih sepenuhnya bersumber dari kiriman dana transfer pusat.
Struktur penerimaan yang belum mandiri ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar bagi pemerintah provinsi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Diperlukan kerja keras dan pemikiran strategis yang matang untuk menggali berbagai potensi penerimaan baru agar tidak terus-menerus mengandalkan dana transfer pemerintah pusat.
Optimalisasi sektor-sektor unggulan daerah seperti sektor maritim dan perdagangan komoditas harus terus didorong secara konsisten setiap tahunnya. Dengan adanya peningkatan kontribusi dari sektor produktif lokal, kemandirian keuangan daerah diharapkan dapat segera terwujud dalam beberapa tahun ke depan.
Sinergi yang solid antara instansi Kemenkeu Satu, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah akan terus diperkuat demi menjaga stabilitas moneter serta fiskal di wilayah ini. Semua pihak sepakat bahwa langkah koordinasi yang terpadu merupakan kunci utama dalam menghadapi tantangan defisit anggaran yang sedang terjadi.
Melalui berbagai forum diskusi dan evaluasi kebijakan berkala, pemerintah daerah optimistis dapat merumuskan kebijakan fiskal yang jauh lebih efektif dan efisien. Pada akhirnya, pengelolaan anggaran yang sehat akan menjadi fondasi utama bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo.
