Jakarta – Upaya Indonesia untuk mencapai target lifting migas pada 2026 semakin diperkuat melalui intensifikasi dialog antara pemerintah dan sektor hulu minyak serta gas bumi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menekankan pentingnya koordinasi serta komunikasi dua arah sebagai kunci agar target tersebut tidak sekadar menjadi angka di atas kertas, melainkan terwujud dalam fakta produksi di lapangan.
Pengakuan atas Peran KKKS dalam Mendorong Produksi Migas
Sebagai langkah awal tahun 2026, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan strategis dalam CEO Forum Awal Tahun 2026 yang berlangsung di Jakarta. Forum ini menjadi ajang bagi pemerintah dan Kepala-Kepala perusahaan hulu migas untuk mengevaluasi capaian serta merencanakan akselerasi program kerja tahun ini.
Dalam forum tersebut, Bahlil memberikan apresiasi tinggi kepada para kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang selama 2025 telah bekerja keras untuk mengoptimalkan produksi migas. Berkat kontribusi mereka, Indonesia berhasil mencapai target lifting minyak bumi 605,3 ribu barel per hari. “Bapak dan Ibu Pimpinan KKKS dan seluruh pasukannya, kalian adalah pahlawan lifting untuk tahun 2025,” ujar Bahlil, menunjukkan pengakuan pemerintah terhadap upaya sektor hulu migas.
Pengakuan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat hubungan regulator — pemerintah — dengan para pelaku usaha migas yang berperan sebagai eksekutor di lapangan.
Kolaborasi Regulator dan Eksekutor untuk Harmoni Kebijakan
Salah satu poin utama yang ditekankan oleh Menteri Bahlil adalah pentingnya diskusi dan komunikasi dua arah antara pemerintah sebagai regulator dan KKKS sebagai eksekutor. Menurutnya, sinergi yang sehat serta pemahaman bersama antara pemerintah dan KKKS akan mendorong tercapainya target lifting migas secara efektif.
Dalam pernyataannya, Bahlil menyampaikan bahwa harmonisasi kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan merupakan tantangan sekaligus peluang besar. Ia mencontohkan bahwa KKKS berperan di depan dalam produksi, sementara pemerintah berfungsi sebagai regulator yang mengatur dan memfasilitasi proses tersebut. “KKKS adalah eksekutor di lapangan, kami regulator. Nah, bagaimana ini kita tune-kan menjadi satu, sehingga iramanya bisa berjalan,” jelasnya.
Pendekatan ini membuka ruang dialog yang lebih intensif, sehingga setiap hambatan teknis maupun regulasi dapat segera diatasi melalui komunikasi yang berkelanjutan.
Fokus Percepatan Perizinan dan Penyederhanaan Birokrasi
Salah satu tantangan yang sering menjadi kendala dalam kegiatan hulu migas adalah perizinan yang melibatkan banyak kementerian maupun lembaga. Untuk itu, Kementerian ESDM bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menegaskan komitmen untuk mendampingi KKKS dalam mengoptimalkan kinerja melalui penyederhanaan birokrasi.
Bahlil menekankan bahwa percepatan perizinan menjadi prioritas, terutama ketika berkaitan dengan lembaga lain selain Kementerian ESDM. Langkah ini bertujuan mempercepat proses eksekusi proyek-proyek migas strategis sehingga dapat langsung berkontribusi terhadap jumlah lifting migas nasional.
"Kementerian ESDM akan memastikan regulasi berjalan sebagaimana mestinya, juga meringkas birokrasi, serta mengawal percepatan perizinan, terutama yang melibatkan kementerian/lembaga lain," imbuhnya.
Dengan percepatan regulasi dan perizinan, diharapkan investasi di sektor migas tetap menarik dan tidak terhambat oleh proses administratif yang panjang. Kecepatan ini juga turut menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan proyek migas jangka panjang.
Harapan Pelaku Industri terhadap Konsistensi Regulasi
Respon dari pelaku industri juga menjadi bagian penting dalam dialog tersebut. Presiden Indonesia Petroleum Association (IPA) Kathy Wu memberikan pandangan bahwa konsistensi serta komitmen pelaksanaan regulasi menjadi fondasi agar proyek-proyek yang sudah berjalan tidak mengalami hambatan operasional.
Ia menekankan bahwa ketika sebuah proyek telah mencapai tahap operasi, stabilitas aturan menjadi elemen kunci untuk menjaga produktivitas dan efektivitas. “Ketika proyek memasuki tahap operasi, sangat penting bahwa regulasi pemerintah tetap sama, karena itu akan melindungi operasional proyek, sehingga dapat memiliki ruang dan fokus pada pelaksanaan,” ujar Kathy Wu.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa pelaku industri migas juga sangat bergantung pada kepastian kebijakan untuk dapat berkontribusi maksimal terhadap target lifting yang dicanangkan pemerintah.
Kolaborasi Lintas Pihak untuk Target 2026
Tidak hanya asosiasi industri, dukungan datang pula dari salah satu perusahaan besar di sektor hulu migas, yaitu ExxonMobil Indonesia. Presiden ExxonMobil Indonesia, Wade Floyd, menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan pemerintah yang memungkinkan perusahaan mencapai target produksi minyak sebesar 150 ribu barel per hari.
Dalam pengembangan proyek ke depan, Wade mengharapkan percepatan perizinan agar peningkatan produksi migas dapat berjalan lebih cepat lagi. “Kami berharap dapat berkolaborasi untuk memastikan ExxonMobil dapat memperoleh perizinan secepatnya, agar peningkatan produksi juga lebih cepat,” ujarnya.
Menutup sesi dialog, Menteri Bahlil kembali menegaskan pentingnya kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah dan KKKS demi mencapai target lifting pada 2026. Ia menyampaikan terima kasih atas masukan yang diberikan dan berharap kerja sama dapat terus ditingkatkan di sepanjang tahun ini.
Dengan mempertahankan komitmen bersama serta menyinergikan peran regulator dan pelaku usaha migas, optimisme untuk mencapai target lifting migas 2026 tetap tinggi. Percepatan perizinan, stabilitas regulasi, dan komunikasi dua arah menjadi pilar utama yang diharapkan dapat mendorong pencapaian aspirasi sektor energi nasional.