JAKARTA - Kementerian Hukum (Kemenkum) mengambil langkah nyata untuk mendukung pengembangan pendidikan di Kota Tangerang, Banten, melalui penyediaan lahan seluas 6,8 hektare bagi pembangunan Sekolah Rakyat.
Inisiatif ini menjadi bentuk kolaborasi lintas kementerian untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan bagi masyarakat.
Usulan penyediaan lahan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, saat bertemu dengan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, di Kantor Kemensos, Jakarta. Usulan ini disambut baik oleh Kemensos sebagai langkah konkret mendukung program Sekolah Rakyat.
“Menurut saya ini hal yang harus saya apresiasi, rasa hormat saya, di mana tiba-tiba punya kemauan, niat yang ditunaikan oleh Pak Menteri Hukum, dari awal bicara sama saya, mau serahkan (lahan) ini ke Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul.
Pernyataan ini menegaskan apresiasi Kemensos terhadap komitmen Kemenkum dalam mendukung pendidikan anak-anak di Indonesia.
Sekolah Rakyat: Rintisan dan Pembangunan Baru
Program Sekolah Rakyat saat ini telah memiliki 166 titik rintisan yang beroperasi di seluruh Indonesia. Selain itu, 104 titik sekolah permanen sedang dalam tahap perencanaan dan pembangunan.
Kehadiran tambahan lahan dari Kemenkum memungkinkan pembangunan Sekolah Rakyat di Tangerang dapat segera direalisasikan, lengkap dengan fasilitas penunjang yang memadai.
Gus Ipul menjelaskan, jika pembangunan dapat dimulai secepatnya, pada tahun 2026 fasilitas seperti ruang kelas dan asrama sudah dapat digunakan. “Kalau ini bisa segera dibangun juga, saya bersyukur nanti tahun 2026, asrama sama kelasnya sudah cukup banget,” ujarnya.
Lahan Strategis dan Koordinasi Pembangunan
Dari pihak Kemenkum, Nico Afinta menyampaikan bahwa lahan seluas 6,8 hektare yang dialokasikan untuk Sekolah Rakyat merupakan bagian dari total 10 hektare tanah milik kementerian.
“Luas tanah itu kurang lebih secara keseluruhan ada 10 hektare, namun dari 10 hektare tersebut ada 6,8 hektare yang memang kami siapkan untuk Sekolah Rakyat,” kata Nico.
Lahan tersebut berada di tengah permukiman dengan kontur tanah yang cukup rata, sehingga sangat strategis untuk pembangunan sekolah. Selain itu, Nico menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) untuk memastikan pembangunan Sekolah Rakyat mengikuti standar yang berlaku.
“Di Kementerian PU itu ternyata sudah ada standar dalam pembuatan Sekolah Rakyat. Dan juga kami mendengar di dalam pembangunan Sekolah Rakyat, anggaran itu sudah disiapkan dari Kementerian PU,” tambah Nico. Hal ini memastikan kesiapan teknis dan pendanaan pembangunan sekolah di Tangerang berjalan lancar.
Dukungan Infrastruktur dan Fasilitas
Selain menyerahkan lahan, Kemenkum juga berencana memberikan dukungan dalam pembangunan gedung kelas dan asrama.
Nico menjelaskan, pihaknya ingin memastikan fasilitas Sekolah Rakyat di Tangerang tidak hanya memiliki lahan yang memadai, tetapi juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar.
“Sehingga Pak Menteri Hukum berkeinginan dalam penyerahan nanti, itu setidaknya ada tanah, beserta kelas dan asramanya,” kata Nico. Langkah ini menunjukkan komitmen Kemenkum untuk memberikan dukungan menyeluruh dalam pembangunan Sekolah Rakyat.
Pertemuan Tingkat Tinggi Antarkementerian
Pertemuan antara Kemenkum dan Kemensos turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi kedua kementerian, antara lain Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan, Kepala Biro Umum Kemensos Salahuddin Yahya, Kepala Biro Hukum Kemensos Rizi Umi Utami, Kepala Biro BMN Kemenkum Itun Wardatul Hamro, Kepala Biro Perencanaan Kemenkum Rahmi Widhiyanti, serta Kepala Biro SDM Kemenkum Fajar Sulaeman Taman.
Kehadiran pejabat ini menegaskan komitmen kedua kementerian untuk menjalankan program Sekolah Rakyat secara optimal.
Manfaat Kolaborasi Lintas Kementerian
Langkah Kemenkum menyediakan lahan untuk Sekolah Rakyat merupakan contoh nyata kolaborasi lintas kementerian yang berdampak langsung pada pengembangan pendidikan di tingkat lokal.
Inisiatif ini tidak hanya memberikan akses pendidikan yang lebih mudah bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat komitmen pemerintah dalam menciptakan pendidikan inklusif dan merata.
Dengan adanya fasilitas baru ini, anak-anak di Tangerang diharapkan dapat memperoleh pendidikan berkualitas tanpa harus menempuh jarak jauh ke sekolah lain.
Sekolah Rakyat menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin memastikan anak-anaknya mendapatkan pendidikan formal yang layak, sementara pemerintah memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana yang memadai.
Potensi Model Sekolah Rakyat di Daerah Lain
Program Sekolah Rakyat di Tangerang diharapkan menjadi model bagi pembangunan sekolah serupa di daerah lain. Sinergi antara Kemenkum dan Kemensos menunjukkan bahwa kolaborasi antarkementerian dapat menghasilkan program-program pendidikan yang efektif dan berdampak luas bagi masyarakat.
Dengan dukungan kedua kementerian, Sekolah Rakyat Tangerang diproyeksikan tidak hanya sebagai fasilitas pendidikan, tetapi juga sebagai pusat pengembangan potensi anak-anak, termasuk fasilitas asrama yang mendukung proses belajar mengajar secara optimal.
Langkah nyata ini menegaskan bahwa pemerintah melalui kementerian terkait terus bekerja untuk memperluas akses pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia.
Dengan adanya dukungan lahan, kelas, dan asrama dari Kemenkum, Sekolah Rakyat Tangerang akan menjadi contoh konkret sinergi lintas kementerian dalam membangun masa depan pendidikan yang lebih baik.