BULETINFINANSIAL.COM — Bank Indonesia (BI) menghadirkan dua peraih Nobel Ekonomi dalam Biennial Policy Conference (BPC) 2026 di Bali pada 26-27 Agustus 2026. Peter Howitt (Nobel 2025) dan Daron Acemoglu (Nobel 2024) sama-sama menyoroti peran negara dan bank sentral dalam mengarahkan inovasi agar berdampak luas, bukan sekadar mengejar efisiensi.
Inflasi Tinggi Menghambat Riset dan Pengembangan
Peter Howitt menegaskan bahwa stabilitas harga yang dijaga bank sentral adalah jangkar bagi keberlanjutan inovasi. Inflasi yang tinggi, menurut dia, memicu ketidakpastian dan menaikkan biaya pendanaan, yang pada akhirnya menekan aktivitas riset dan pengembangan (R&D) di sektor swasta.
Howitt juga memetakan dua faktor utama pendorong inovasi jangka panjang. Dari sisi nonfinansial, persaingan usaha yang sehat dan perlindungan kekayaan intelektual menjadi kunci. Sementara dari sisi finansial, dibutuhkan sektor keuangan yang kuat untuk membiayai proyek-proyek berisiko tinggi.
Tata Kelola Menentukan Arah Teknologi AI
Sementara itu, Daron Acemoglu membahas risiko sosial dari perkembangan kecerdasan artifisial (AI). Ia menilai kapasitas kelembagaan harus diperkuat sejak awal agar kemajuan teknologi tidak memperlebar kesenjangan sosial. Tanpa tata kelola yang tepat, AI justru bisa menggantikan pekerjaan manusia lebih cepat ketimbang menciptakan lapangan kerja baru.
Pandangan Acemoglu sejalan dengan kekhawatiran BI terhadap disrupsi teknologi dan fragmentasi geoekonomi. BI memandang inovasi sebagai motor pertumbuhan, tetapi stabilitas ekonomi dan keuangan tetap menjadi fondasi agar inovasi berjalan berkelanjutan.
BI Tekankan Inklusivitas Harus Dirancang, Bukan Otomatis
Deputi Gubernur BI Thomas Djiwandono menegaskan bahwa bank sentral harus mengadaptasi bauran kebijakan di tengah proses creative destruction yang menggerakkan perekonomian. Ia mengingatkan bahwa teknologi membawa efisiensi, tetapi efisiensi tidak boleh terpisah dari kemanusiaan.
"Teknologi membawa efisiensi, tetapi efisiensi tidak boleh terpisah dari kemanusiaan. Inklusivitas tidak datang dengan sendirinya bersama teknologi, melainkan harus dirancang ke dalamnya," kata Thomas dalam keterangan resmi, Senin (31/8/2026).
Thomas menambahkan, persoalan ekonomi yang semakin multidimensi menuntut sinergi lintas otoritas dan lintas negara. Menurutnya, kolaborasi serta jaring pengaman keuangan kawasan diperlukan sebagai perisai bersama untuk menghadapi dinamika siklus keuangan global.
Forum Bahas CBDC, Tokenisasi, dan Pembiayaan Hijau
BPC 2026 mengusung tema The Future of Central Banking: Policy Synergy for Innovation-Driven, Inclusive, and Sustainable Economic Growth. Diskusi mencakup isu strategis seperti penguatan kerangka makrofinansial, pengembangan Central Bank Digital Currency (CBDC), tokenisasi aset digital, hingga mobilisasi pembiayaan hijau untuk mitigasi risiko perubahan iklim.
Konferensi yang ditutup oleh Thomas Djiwandono ini dihadiri bankir sentral Asia-Pasifik, regulator, dan akademisi. Sejumlah tokoh keuangan nasional tampak hadir, termasuk Anggota Dewan Komisioner OJK Dian Ediana Rae serta mantan Anggota Dewan Gubernur BI Miranda S. Goeltom, Halim Alamsyah, dan Dody Budi Waluyo.
