BULETINFINANSIAL.COM — Presiden Prabowo Subianto secara khusus meminta masyarakat mengisi formulir sensus dengan jujur. Permintaan itu disampaikan di tengah kekhawatiran bahwa data yang dilaporkan bisa digunakan untuk kepentingan perpajakan atau penegakan hukum.
"Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan," kata Prabowo dalam penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beberapa waktu lalu.
Presiden menegaskan bahwa Indonesia sudah lebih dari satu dekade tidak melakukan pembaruan metode penghitungan aktivitas ekonomi. Padahal, kualitas data BPS menentukan ketepatan kebijakan fiskal, termasuk postur belanja negara.
Mengapa Rebasih Data Ekonomi Mendesak
Prabowo mengungkapkan bahwa sudah lebih dari 10 tahun Indonesia belum melakukan rebasing—pembaruan cara menghitung aktivitas ekonomi. Kondisi ini membuat gambaran struktur ekonomi nasional berisiko tidak lagi mencerminkan realitas di lapangan.
Ekonomi digital dan ekonomi lingkungan adalah dua sektor yang tumbuh pesat dalam dekade terakhir, tetapi kemungkinan belum terpetakan secara akurat dalam basis data lama. Sensus Ekonomi 2026 menjawab celah ini dengan menjangkau 20 kategori usaha, dari skala mikro hingga korporasi besar.
Hasil Sensus: Peta Ekonomi hingga Analisis Sektoral
BPS akan menyajikan temuan sensus dalam tiga bentuk utama. Pertama, Peta Ekonomi Indonesia yang menggambarkan struktur dan kondisi ekonomi terkini di berbagai wilayah. Kedua, Analisis Sektoral yang memuat informasi sektor ekonomi berdasarkan skala usaha dan lokasi. Ketiga, insight ekonomi yang mencakup tinjauan perkembangan ekonomi digital dan ekonomi lingkungan.
Bagi pelaku usaha, data ini menjadi bahan membaca peluang dan tantangan bisnis di tiap daerah. Bagi investor, peta ekonomi yang baru akan membantu menilai sektor mana yang tumbuh lebih cepat dari perkiraan sebelumnya.
Apa Manfaatnya bagi Perencanaan Pemerintah
Hasil sensus akan menjadi salah satu fondasi penyusunan rencana pembangunan dan pengambilan keputusan strategis pemerintah. Data yang lebih akurat memungkinkan alokasi anggaran tepat sasaran, baik untuk infrastruktur, program sosial, maupun insentif sektor usaha.
BPS menargetkan pendataan selesai pada penghujung Agustus 2026. Masyarakat yang didatangi petugas diminta berpartisipasi aktif, tidak hanya mengisi formulir dengan jujur tetapi juga mengajak orang lain melakukan hal yang sama.
