SOLO - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) mendorong pemerintah pusat menyempurnakan kebijakan fiskal untuk memperkuat kapasitas pemerintah kota dalam menjalankan otonomi daerah.
Hal tersebut menjadi salah satu isu strategis yang dibahas dalam Rapat Dewan Pengurus APEKSI di House of Danar Hadi, Solo, Kamis, 3 September 2026.
Rapat tersebut turut dihadiri Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana bersama sejumlah wali kota dari berbagai daerah dengan karakteristik dan tantangan pembangunan yang berbeda.
Dalam forum tersebut, APEKSI menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan riil pemerintah kota, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah.
Salah satu perhatian utama berkaitan dengan ruang fiskal dan kapasitas pemerintah kota dalam membiayai pelayanan publik serta program pembangunan.
APEKSI mendorong penyempurnaan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Kebijakan transfer tersebut dinilai perlu mempertimbangkan perbedaan kapasitas fiskal, karakteristik wilayah, beban pelayanan publik, serta kebutuhan pembangunan masing-masing daerah.
Selain TKD, APEKSI juga menyoroti fleksibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penataan belanja pegawai, hingga pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Penyesuaian diperlukan agar kebijakan pengelolaan keuangan daerah tetap memperhatikan kemampuan riil setiap pemerintah kota.
APEKSI menilai ruang fiskal yang memadai menjadi faktor penting bagi pemerintah kota untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik sekaligus merespons berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.
Melalui forum tersebut, para wali kota juga dapat menyampaikan langsung aspirasi serta kebutuhan pemerintah kota kepada pemerintah pusat.
