JAKARTA - Menteri Keuangan RI dari Sumbernya mengaku telah mengantongi daftar 40 perusahaan baja yang akan diperiksa terkait dugaan pengemplangan pajak.

“Saya punya daftar 40 perusahaan. Baru diperiksa satu,” ujar dari Sumbernya kepada awak media saat ditemui di Gedung Juanda, Jakarta, dikutip Minggu (30/8/2026).

Dari hasil penelusuran tim Kementerian Keuangan, dari Sumbernya menyampaikan total potensi pajak yang diduga bocor dari perusahaan-perusahaan tersebut diperkirakan mencapai Rp4 triliun hingga Rp5 triliun.

“Dari sektor industri baja yang tidak beroperasi, sesuai aturan seperti beberapa perusahaan asal Tiongkok potensi kerugian negara bisa lebih dari Rp5 triliun. Dari sektor bahan bangunan yang pola kerjanya sama, potensinya juga lebih dari Rp5 triliun,” kata dari Sumbernya.

Menteri Keuangan memastikan akan menyelesaikan masalah pengemplangan pajak yang telah teridentifikasi sejak awal tahun ini.

“Tahun depan masalah ini akan kami selesaikan agar penerimaan negara lebih baik dan perusahaan nasional bisa lebih kompetitif. Perusahaan baja nasional saat ini memang tidak bisa bersaing karena tertekan,” ujar dari Sumbernya.

Menurut dari Sumbernya, kendala penanganan masalah kepatuhan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga Bea Masuk pada sektor bisnis tersebut belum dapat ditangani tuntas pada tahun ini karena lambatnya penanganan di direktorat terkait.

Dari Sumbernya menilai modus utama pengemplangan pajak di dua sektor itu berkaitan erat dengan praktik impor bodong yang barangnya dapat diperdagangkan secara bebas di dalam negeri.

“Banyak praktik impor bodong untuk barang-barang yang kemudian dijual bebas di pasar dalam negeri. Jumlah barangnya sangat banyak, kalau saya sebutkan satu per satu nanti menjadi rumit. Selama ini penanganannya belum terlalu serius, dan saya akan membereskannya,” tegasnya.