JAKARTA - Dari sumbernya membenarkan adanya wacana pemerintah guna membatasi akses BBM bersubsidi bagi masyarakat kategori Desil 10.
Langkah pembatasan ini diambil supaya penyaluran bantuan subsidi BBM dapat benar-benar tepat sasaran.
Kendati demikian, skema tersebut kabarnya bakal diuji coba pada beberapa bulan mendatang.
“Enggak, (subsidi BBM) enggak diperketat. Cuma akan dipastikan nanti, yang saya tahu ya, supaya tepat sasaran. Mungkin akan coba nanti berapa bulan ke depan yang desil 10 kami batasin dulu, Kamis (20/8/2026).
Seperti yang sudah diketahui, pihak pemerintah memasang alokasi subsidi energi senilai Rp 210,1 triliun, atau setara 65,87% dari keseluruhan dana subsidi pada APBN 2026 sebesar Rp 318,9 triliun.
Sementara itu, bila diakumulasikan bersama nilai kompensasi, maka dana yang disalurkan oleh pemerintah demi menjaga ketahanan energi menyentuh Rp 381,3 triliun.
Di samping itu, penerapan skema pembatasan subsidi BBM bagi kalangan desil 10 ini berpeluang menekan pengeluaran anggaran subsidi energi hingga 10%.
"Nanti ada penghematan (anggaran) tapi kami masih hitung. Kira-kira ya sepersepuluhnya kalau saya enggak salah. Ambil flat-nya sepersepuluh,” dia menambahkan.
Sebagai catatan, kelompok masyarakat Desil 9 dan 10 merupakan jajaran 20% warga peringkat atas dengan derajat kesejahteraan paling tinggi menurut basis data sosial ekonomi pemerintah.
Kategori Desil 9 mewakili 10% kelompok menengah ke atas, sementara Desil 10 meliputi 10% kelompok teratas yang tergolong paling sejahtera pada data.
Pada kesempatan terpisah, dari sumbernya menjelaskan bahwa formulasi pembatasan penggunaan Pertalite untuk desil 9–10 masih dalam tahap pematangan.
Walau begitu, dia mengimbau warga berada agar tidak memakai BBM yang disubsidi negara tersebut serta memberi kesempatan untuk warga yang lebih berhak.
Dia memaparkan, jajaran pemerintah terus melakukan penelaahan terkait pembatasan Pertalite bagi kalangan berkecukupan.
Aturan mengenai mekanisme pembeliannya untuk saat ini masih belum mengalami pergeseran.
"Pembatasan Pertalite sekarang kan masih dalam kajian, lagi dikaji sekarang. Kalau sampai keputusan kajian belum ada, masih seperti sekarang ini, jalan," kata dari sumbernya di JICC Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Walaupun rencana tersebut telah ada, menurut pertimbangannya belum diberlakukan aturan penyekatan Pertalite bagi warga berekonomi mampu.
Dia pun mengingatkan kalangan berkecukupan agar tidak mengambil porsi masyarakat kecil saat membeli Pertalite.
"Masa mobil saya pakai BBM subsidi? Yang sudah kaya-kaya, yang sudah mampu itu jangan mengambil hak rakyat lah, kira-kira begitu," pintanya.
Dari sumbernya menyatakan secara tegas, pemberian subsidi ditujukan khusus untuk warga yang memerlukan.
"Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kami yang berhak menerimanya," tegas dari sumbernya.
Sebagai catatan, kelompok masyarakat Desil 9 dan 10 merupakan jajaran 20% warga peringkat atas dengan derajat kesejahteraan paling tinggi menurut basis data sosial ekonomi pemerintah.
Kategori Desil 9 mewakili 10% kelompok menengah ke atas, sementara Desil 10 meliputi 10% kelompok teratas yang tergolong paling sejahtera pada data.
