JAKARTA - Sebanyak 8 fraksi menyatakan persetujuan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 diproses ke tingkat diskusi berikutnya antara parlemen dan eksekutif.
Keputusan tersebut ditegaskan oleh 8 fraksi saat membacakan pemandangan umum mereka terhadap RUU APBN 2027 beserta nota keuangan pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Persidangan I Tahun 2026-2027 pada Selasa (18/8/2026).
Agenda sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad serta dihadiri oleh perwakilan pemerintah yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudhi.
Penyampaian pandangan diawali oleh Fraksi PDIP melalui perwakilannya dari sumbernya.
Juru bicara tersebut menggarisbawahi bahwasanya target ekspansi ekonomi 2027 sebesar 5,9% wajib diimbangi dengan kenaikan penghasilan masyarakat, perluasan ketersediaan lapangan kerja formal, pemerataan hasil pembangunan, dan peningkatan produktivitas.
Di samping itu, jajaran pemerintah diminta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memperoleh alokasi dana hingga Rp242 triliun supaya senantiasa tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat pembiayaan.
Dalam penyampaian itu pula, PDIP mendorong BPI Danantara agar mengoptimalkan perannya secara konkret dalam penyediaan infrastruktur sekaligus menciptakan lapangan kerja baru demi mengurangi beban APBN.
"Fraksi PDI Perjuangan menyetujui untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanjaan negara tahun anggaran 2027 sesuai dengan mekanisme yang berlaku," ujar dari sumbernya.
Sejalan dengan hal itu, Fraksi Nasdem yang diwakili dari sumbernya turut menyatakan dukungan agar RUU APBN 2027 melangkah ke fase berikutnya.
Partai Nasdem menganggap patok pertumbuhan ekonomi 6% sebagai angka yang lumayan optimistis serta rasional.
Kendati demikian, percepatan ini mensyaratkan lima kondisi dasar yang bersifat mutlak.
Pertama-tama, jajaran eksekutif perlu memberantas praktik kartel logistik dan inefisiensi sistem birokrasi demi menekan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) ke kisaran 5,3-5,5.
Fraksi Partai NasDem pun memberikan sorotan khusus atas potensi penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan kekayaan negara yang dipisahkan pasca pemindahan dividen BUMN menuju BPI Danantara.
Oleh sebab itu, diperlukan aturan pembagian dividen yang transparan, mampu menggaransi keterbukaan pengelolaan laba, memperkuat sistem pelaporan ke parlemen, serta memastikan APBN tidak menanggung beban risiko korporasi yang berlebihan.
"Fraksi Partai Nasional menyatakan menyetujui RUU APBN beserta nota keuangan dibahas lebih lanjut," katanya.
Secara umum, jajaran Fraksi Gerindra, PKB, Golkar, PKS, PAN hingga Demokrat juga menyetujui RUU APBN 2026 diproses ke tingkat selanjutnya.
Selesai mendengarkan pemandangan dari seluruh fraksi, Wakil Ketua DPR dari sumbernya menginformasikan bahwa jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi bakal disampaikan pada 27 Agustus 2026.
"Berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus DPR RI antara pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 29 Juni 2026, tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya akan dilaksanakan pada rapat paripurna DPR RI hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026," ujarnya.
Mengenai gambaran postur RAPBN 2027, target pendapatan negara ditetapkan Rp3.426 triliun sedangkan rencana belanja negara mencapai Rp4.097 triliun.
Selisih tersebut memicu defisit anggaran sebesar Rp671,2 triliun atau sekitar 2,40% dari total PDB.
Untuk indikator makro ekonomi RAPBN 2027, laju pertumbuhan dipatok pada level 6% dan proyeksi inflasi dijaga pada tingkat 2,5%.
Imbal hasil SBN 10 tahun ditargetkan 6,9%, nilai kurs berada di posisi Rp17.500 per dolar AS, serta rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) ditetapkan US$75 per barel.
Adapun target penyaluran harian mencakup lifting minyak mentah sebanyak 610 RBPH dan lifting gas bumi sebesar 954 RBSMPH.
Pada pilar sasaran pembangunan 2027, pemerintah memproyeksikan penekanan angka kemiskinan hingga kisaran 6-6,5% dan porsi pengangguran terbuka di tingkat 4,30-4,87%.
Indikator Rasio Gini ditargetkan pada rentang 0,362-0,367, Indeks Modal Manusia sebesar 0,575, Indeks Kesejahteraan Petani di posisi 0,8038, serta porsi penciptaan lapangan kerja sektor formal mencapai 40,81%.
