JAKARTA - Pejabat tinggi dari sumbernya memaparkan pihaknya memetakan terdapat 79 pemda yang memerlukan tambahan anggaran dari pusat.
Nominal keseluruhannya menembus angka Rp 14 triliun.
Pejabat tersebut juga menuturkan sebenarnya guna menuntaskan kendala gaji aparatur yang berlangsung saat ini gelontoran Rp 3,5 triliun sebenarnya sudah memadai.
Akan tetapi, guna memperkokoh kas daerah agar kendala gaji pekerja tidak terulang kembali diperlukan Rp 14 triliun.
Bahkan, merujuk kalkulasi pejabat dari sumbernya, diperlukan Rp 20 triliun guna menuntaskan kendala hambatan pelunasan gaji pekerja.
"Jadi kalau belanja pegawainya 79 itu kalau nggak salah hampir Rp 3,5 triliun gitu yang kalau ditambah yang lain-lain untuk memperkuat dia lebih kurang Rp 14-an triliun. Tapi kalau datanya Pak Menteri Keuangan beliau menghitung kira-kira hampir Rp 20 triliun," ujar Tito di Gedung Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026) kemarin.
Menurut pandangannya memang amat banyak sekali pemda yang mengajukan tambahan anggaran.
Akan tetapi, tatkala diverifikasi oleh jajarannya ke wilayah bersangkutan banyak wilayah yang sebetulnya masih sanggup memakai alokasi Dana Bagi Hasil serta penghematan guna melunasi gaji pegawainya.
Maka dari sekian banyak pemda, jajarannya memetakan terdapat 79 wilayah yang betul-betul memerlukan uluran tangan serta tidak mampu lagi mengandalkan perolehan DBH maupun penghematan anggaran.
"Ada daerah yang mungkin efisiensi sudah dilakukan, sudah kami bedah tetap nggak cukup. DBH nggak ada, atau ada DBH tapi nggak cukup bayar biaya pegawai, nggak ada jalan lain ini harus top up dari Kementerian Keuangan. Dan kami hitung lebih kurang paling tidak 79," beber pejabat dari sumbernya.
Sebelumnya, pejabat dari sumbernya sempat menyatakan terdapat sekitar 400 lebih pemda yang memerlukan tambahan anggaran.
Pejabat tersebut pun meluruskan keterangan itu, menurut pandangannya yang memerlukan tambahan anggaran DAU hanyalah 79.
Ratusan wilayah yang disampaikan pejabat dari sumbernya itu dipandang sebagai wilayah yang mempunyai hak DBH, namun belum dilunasi pusat.
"409 itu adalah yang DBH-nya belum dibayarkan. Ya, jadi bukan yang enggak bisa bayar, ya, yang enggak bisa bayar belanja pegawai kami lihat minimal 79," beber pejabat dari sumbernya.
