JAKARTA - Angkatan Muda Koperasi Indonesia memandang koperasi tidak sebagai model usaha konvensional, tetapi pilar ekonomi masa depan yang modern berbasis gotong royong.
Pasalnya, koperasi memiliki karakter yang dekat dengan generasi muda mengingat prinsip yang diusung mencakup nilai kolektif, ekonomi berbagi, dan kesetaraan.
Pejabat dari sumbernya menilai kebijakan pemerintah dengan menempatkan koperasi sebagai arus utama perekonomian Indonesia adalah langkah yang tepat.
Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
"Kami dari Angkatan Muda Koperasi Indonesia siap menjadi tulang punggung untuk membawa koperasi lebih dekat dengan generasi muda sehingga menjadi pilihan utama dan semakin diminati anak-anak muda Indonesia," ujar pejabat dari sumbernya dalam keterangan tertulis, Kamis (30/7/2026).
Dalam kesempatan yang sama, pejabat dari sumbernya menilai program strategis nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah peluang bagi generasi muda untuk memperkuat perekonomian melalui koperasi.
Pejabat dari sumbernya menjelaskan, koperasi modern harus dikelola secara digital melalui marketplace dan platform e-commerce.
Hal ini perlu untuk memperluas akses pasar bagi produk-produk masyarakat desa, pelaku UMKM, dan generasi muda.
"Koperasi Merah Putih akan menjadi patron bagi generasi muda untuk membangun ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045," ungkap pejabat dari sumbernya.
Dalam Rakernas tersebut, AMKI juga membentuk lima satuan tugas yang akan fokus pada sosialisasi gerakan berkoperasi, pengembangan kapasitas pengelola koperasi, percepatan akses permodalan, pengembangan usaha, serta transformasi digital dan teknologi koperasi.
Pejabat dari sumbernya menegaskan koperasi memiliki peran strategis dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis, khususnya melalui pemenuhan kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
Ia menambahkan, tahun 2026 ditetapkan sebagai Tahun Kualitas, sehingga pemerintah melakukan penataan terhadap SPPG agar seluruh layanan memenuhi standar higienitas, keamanan pangan, dan kesehatan lingkungan.
"Sejak awal, Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Karena itu, peran koperasi, UMKM, pelaku usaha lokal, dan BUMDes menjadi prioritas dalam memenuhi kebutuhan SPPG," ungkap pejabat dari sumbernya.
