JAKARTA – Pembenahan pada infrastruktur informasi pembiayaan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) diklaim memiliki esensi yang fundamental dan bernilai tinggi oleh Ketua DK OJK Friderica Widyasari Dewi.
“(Tujuan tersebut yaitu) peningkatan penyaluran kredit dan pembiayaan kepada masyarakat secara berkualitas dan tepat sasaran, sehingga turut menopang terjaganya stabilitas sektor keuangan,” ucapnya di Jakarta sebagaimana dilansir dari sumber berita.
Sistem SLIK yang telah dioptimalkan ini sejatinya sudah berjalan sejak 1 Juli 2026, namun proses peluncurannya baru terlaksana pada hari ini, 6 Juli 2026. OJK sengaja mematangkan SLIK guna menyokong efektivitas pengawasan sektor keuangan sekaligus menciptakan iklim penyaluran kredit yang sehat serta bertanggung jawab.
Dalam kaitan tersebut, ketersediaan informasi yang valid menjadi basis utama untuk menghasilkan keputusan kredit yang aman. Pembaruan SLIK diimplementasikan agar basis data debitur menjadi lebih segar, proporsional, serta relevan bagi kalkulasi kelayakan pembiayaan.
Langkah ini juga menjadi bukti nyata andil OJK dalam mendorong program prioritas pemerintah di bidang akselerasi ekonomi nasional. Pada poin pertama, SLIK mempercepat pembaruan data kredit yang lunas dengan menyodorkan info terkini dalam durasi paling lama tiga hari kerja.
Melalui mekanisme ini, peluang bagi warga yang telah menuntaskan kewajibannya untuk memperoleh pinjaman baru menjadi terbuka lebih lebar. Poin kedua yakni penerapan batas nominal informasi untuk data debitur SLIK yang dipatok di atas Rp1 juta.
Data nasabah dimodifikasi sedemikian rupa agar tetap proporsional dan lebih berdaya guna dalam sistem penilaian kelayakan pembiayaan. “Dua langkah ini bukan sekadar penyempurnaan proses, tapi merupakan bagian dari penguatan ekosistem kredit itu sendiri untuk bisa semakin berkualitas. Dengan demikian, pembiayaan dapat tetap prudent, tapi semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Jadi inilah sebenarnya esensi membangun credit reporting system yang lebih kredibel untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional,” ungkap dia sebagaimana dilansir dari sumber berita.
Bukan hanya itu, peningkatan performa SLIK diharapkan menjadi instrumen krusial bagi lembaga jasa keuangan (LJK) dalam mendistribusikan dana secara presisi. Fokus utama juga menyasar pembiayaan perumahan rakyat yang kini masuk dalam daftar program prioritas nasional.
Kehadiran data debitur yang akurat dan relevan diproyeksikan mempermudah LJK menyalurkan kredit pemilikan rumah bersubsidi secara instan namun tetap penuh kehati-hatian dalam program tiga juta rumah. Hasil akhirnya ditargetkan mampu memicu perluasan cakupan pembiayaan untuk seluruh warga negara yang memenuhi kriteria.
Target sasaran mencakup masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), para penggiat UMKM, hingga kelompok warga yang sejauh ini belum terjangkau oleh institusi keuangan formal. Kendati begitu, pelonggaran akses keuangan ini ditekankan harus tetap diimbangi dengan manajemen yang akuntabel.
Pemanfaatan data berbobot lewat SLIK wajib diposisikan untuk mengawal penyaluran modal yang sehat serta bersandar pada asas kehati-hatian. “SLIK ini bukan satu-satunya penentu persetujuan kredit atau pembiayaan. Keputusan pembiayaan tetap berada pada lembaga jasa keuangan, tentunya ini setelah berdasarkan analisis kelayakan, manajemen risiko, dan prinsip kehati-hatian. Dengan demikian, perluasan inklusi keuangan dapat berjalan beriringan dengan penguatan kualitas kredit dan pembiayaan, pelindungan konsumen serta terjaganya stabilitas sistem keuangan,” kata Ketua DK OJK sebagaimana dilansir dari sumber berita.
Sebagai bagian dari roadmap pembenahan yang terintegrasi, Friderica menegaskan bahwa OJK bakal terus meningkatkan ekosistem pelaporan kredit nasional. Upaya ini diwujudkan dengan meningkatkan validitas data, sistem tata kelola, perlindungan konsumen, serta mempererat kolaborasi antar-pemangku kepentingan.
“Keberhasilan optimalisasi SLIK ini tentunya memerlukan sinergi yang kuat di antara kami semua. Kami mengajak seluruh pelapor SLIK, lembaga jasa keuangan, serta kementerian lembaga terkait untuk bersama-sama menjaga kualitas data di SLIK, memperkuat tata kelola, dan memastikan manfaat kebijakan ini sampai kepada masyarakat,” ujar dia sebagaimana dilansir dari sumber berita.
