JAKARTA – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa pembaruan infrastruktur informasi kredit lewat Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) mengemban misi yang besar dan mulia.
“(Tujuan tersebut yaitu) peningkatan penyaluran kredit dan pembiayaan kepada masyarakat secara berkualitas dan tepat sasaran, sehingga turut menopang terjaganya stabilitas sektor keuangan,” ucapnya di Jakarta sebagaimana dilansir dari sumber berita.
Peningkatan performa SLIK ini disebutkan mulai diimplementasikan sejak 1 Juli 2026, walau baru diresmikan pada hari ini, 6 Juli 2026. OJK merancang SLIK guna memfasilitasi pengawasan industri jasa keuangan serta mewujudkan metode penyaluran kredit atau pembiayaan yang sehat dan akuntabel.
Dalam proses ini, ketersediaan informasi yang tepercaya menjadi fondasi utama bagi pengambilan keputusan kredit yang sehat. Langkah pembaruan SLIK ditempuh agar data debitur menjadi lebih mutakhir, seimbang, serta sesuai untuk mengevaluasi kelayakan kredit maupun pembiayaan.
Program tersebut juga menjadi bentuk kontribusi OJK dalam menyukseskan agenda prioritas pemerintah terkait pembangunan ekonomi domestik. Pertama, SLIK mempercepat pembaruan status kredit yang telah lunas dengan menyajikan informasi paling baru paling lambat tiga hari kerja.
Sistem ini memberikan peluang yang lebih lebar untuk masyarakat yang sudah membereskan kewajibannya agar bisa mengajukan pembiayaan baru. Kedua, diterapkan batas minimal nominal untuk informasi debitur SLIK yaitu di atas Rp1 juta.
Data debitur disesuaikan agar tetap bernilai, berimbang, dan lebih akurat saat dipakai dalam proses penilaian kredit maupun pembiayaan. “Dua langkah ini bukan sekadar penyempurnaan proses, tapi merupakan bagian dari penguatan ekosistem kredit itu sendiri untuk bisa semakin berkualitas. Dengan demikian, pembiayaan dapat tetap prudent, tapi semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Jadi inilah sebenarnya esensi membangun credit reporting system yang lebih kredibel untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional,” ungkap dia sebagaimana dilansir dari sumber berita.
Di samping itu, peningkatan SLIK diproyeksikan menjadi pendorong vital bagi lembaga jasa keuangan (LJK) dalam mengalirkan pembiayaan secara presisi. Termasuk di antaranya untuk pembiayaan sektor perumahan yang kini bertindak sebagai program prioritas nasional.
Pasokan data debitur yang lebih aktual, tepat, dan sesuai dinilai bakal menyokong LJK mengeksekusi penyaluran kredit rumah, termasuk KPR bersubsidi, dengan lebih cepat serta hati-hati dalam koridor program tiga juta rumah. Pada fase berikutnya, skema ini diharapkan dapat menstimulasi perluasan jangkauan kredit bagi masyarakat yang memenuhi syarat.
Kelompok tersebut mencakup masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sektor UMKM, hingga lapisan masyarakat yang selama ini mengalami keterbatasan akses ke layanan keuangan resmi. Walau demikian, ekspansi jangkauan pembiayaan tersebut wajib diiringi dengan sikap penuh tanggung jawab.
Secara eksplisit, pemanfaatan informasi bermutu dari SLIK harus diarahkan demi mendukung penyaluran pembiayaan yang sehat, akurat, dan patuh pada asas kehati-hatian. “SLIK ini bukan satu-satunya penentu persetujuan kredit atau pembiayaan. Keputusan pembiayaan tetap berada pada lembaga jasa keuangan, tentunya ini setelah berdasarkan analisis kelayakan, manajemen risiko, dan prinsip kehati-hatian. Dengan demikian, perluasan inklusi keuangan dapat berjalan beriringan dengan penguatan kualitas kredit dan pembiayaan, pelindungan konsumen serta terjaganya stabilitas sistem keuangan,” kata Ketua DK OJK sebagaimana dilansir dari sumber berita.
Sebagai bagian dari rencana penguatan yang simultan, Friderica menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen terus membenahi ekosistem pelaporan kredit di Indonesia. Strategi ini dijalankan lewat peningkatan mutu data, tata kelola, perlindungan terhadap konsumen, serta jalinan kerja sama antar-stakeholder.
“Keberhasilan optimalisasi SLIK ini tentunya memerlukan sinergi yang kuat di antara kami semua. Kami mengajak seluruh pelapor SLIK, lembaga jasa keuangan, serta kementerian lembaga terkait untuk bersama-sama menjaga kualitas data di SLIK, memperkuat tata kelola, dan memastikan manfaat kebijakan ini sampai kepada masyarakat,” ujar dia sebagaimana dilansir dari sumber berita.
