JAKARTA - Kebijakan pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tidak lagi memunculkan catatan kredit di bawah Rp1 juta dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) mendapat apresiasi positif. Langkah ini dinilai akan mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi serta membantu pencapaian target pembangunan tiga juta rumah. Aturan baru tersebut menjadi bagian dari optimalisasi SLIK demi memperluas jangkauan pembiayaan sektor perumahan.
Selama ini, riwayat pinjaman pada SLIK OJK sering menjadi hambatan utama bagi masyarakat saat mengajukan KPR subsidi. Melalui perubahan regulasi ini, warga yang memiliki catatan kredit di bawah Rp1 juta kini berpeluang lebih besar untuk memperoleh persetujuan pembiayaan hunian.
“Untuk mencapai target tiga juta rumah, memang SLIK OJK di bawah Rp1 juta itu tidak muncul. Sebelumnya hal ini berpengaruh kepada masyarakat yang ingin mendapatkan rumah. Salah satu persoalan akad KPR rumah adalah pada SLIK OJK. Ketika SLIK di bawah Rp1 juta bisa dihapuskan, saya rasa ini akan lebih baik untuk memacu masyarakat mendapatkan rumah subsidi,”
Dampak positif dari kebijakan ini diyakini tidak hanya menguntungkan masyarakat yang sedang mengincar rumah pertama mereka. Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga akan merasakan manfaatnya, terutama dalam mempermudah pengajuan pinjaman untuk modal usaha.
“SLIK OJK ini juga tidak lagi menjadi hambatan bagi UMKM untuk mengajukan pinjaman modal kerja. Oleh sebab itu, keputusan pemerintah, OJK, Menteri Perumahan, dan para pelaku UMKM agar SLIK OJK di bawah Rp1 juta dihapus mencerminkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat,”
Regulasi baru ini dianggap sebagai tindakan nyata dalam memperlebar akses pendanaan bagi masyarakat sekaligus menyokong program utama pemerintah di bidang perumahan. Pelaksanaan aturan ini diharapkan bisa berlangsung efektif agar target masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah subsidi dapat segera melonjak.
