JAKARTA - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memacu Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk memegang peran yang lebih signifikan dalam menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi lewat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pihak lembaga bahkan menyatakan kesiapannya untuk memasok kebutuhan kuota FLPP di tingkat daerah sepanjang proses penyalurannya konsisten dinaikkan.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengutarakan hal itu kala menghadiri rapat koordinasi yang digelar oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama dengan jajaran kepala daerah. Dalam agenda tersebut, Heru menjabarkan program bantuan pembiayaan hunian lewat KPR FLPP sekaligus mengajak para pemimpin daerah untuk memperkuat pemberdayaan BPD sebagai motor penyalur pembiayaan rumah bersubsidi.
"Berapapun kuota yang dibutuhkan, dapat kami sediakan. Jangan kalah dengan bank nasional, kami siap support (dukung) untuk sosialisasikan program ini ke daerah," ujar Heru.
Keterlibatan aktif dari bank daerah dinilai bakal memperluas jangkauan masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengakses pembiayaan rumah murah tersebut. Di samping itu, instansi juga berkomitmen penuh membantu pemerintah daerah dalam memasifkan sosialisasi program FLPP agar daya serapnya berjalan lebih optimal bagi warga setempat.
Selain mendiskusikan skema FLPP, Menteri PKP Maruarar Sirait ikut memaparkan beragam program perumahan besutan pemerintah lainnya. Ragam opsi program tersebut meliputi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan hingga Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Menteri yang akrab disapa Ara ini menggarisbawahi bahwa kesuksesan dari seluruh program tersebut bertumpu pada mutu eksekusi di lapangan serta transparansi informasi kepada publik luas.
"Keberhasilan berbagai program hunian pemerintah bergantung pada kualitas penyelenggaranya. Kami harus terus terbuka, agar rakyat dapat mengetahui haknya," kata Ara.
Hingga 30 Juni 2026, realisasi pembiayaan FLPP yang telah digelontorkan oleh badan pengelola sudah menyentuh 91.531 unit rumah dengan total nilai mencapai Rp 11,4 triliun. Adapun rincian data serapan per wilayah adalah sebagai berikut:
Provinsi Riau mencapai 2.608 unit rumah Nusa Tenggara Barat mencapai 1.233 unit rumah Bengkulu mencapai 757 unit rumah Gorontalo mencapai 610 unit rumah Sulawesi Barat mencapai 574 unit rumah Papua Selatan mencapai 4 unit rumah
