JAKARTA - Catatan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk masa Januari sampai Mei 2026 kini telah menyentuh nominal Rp180,4 triliun. Jumlah defisit yang terjadi tersebut setara dengan porsi 0,70% dari produk domestik bruto.
Lonjakan defisit ini dipicu oleh posisi realisasi belanja negara yang posisinya berada jauh di atas perolehan pendapatan yang masuk.
Angka pendapatan negara tercatat berada pada jumlah Rp1.185 triliun, sementara pos pengeluaran belanja negara melambung sampai Rp1.365,4 triliun.
"Sampai dengan Mei, atau dalam 5 bulan pertama tahun ini, defisitnya 0,70% PDB," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers pada Jumat (5/6/2026).
Padahal, rencana defisit anggaran dalam regulasi UU APBN 2026 sebelumnya dipatok pada angka Rp689,1 triliun untuk total satu tahun penuh. Target dalam setahun itu memiliki porsi setara 2,68% dari produk domestik bruto.
Nominal defisit dalam kurun lima bulan awal pada 2026 ini terpantau lebih tinggi bila disandingkan dengan masa yang sama di tahun 2025 yang hanya berada di angka Rp20,9 triliun atau 0,09% PDB. Walau begitu, situasi finansial negara ditegaskan tetap berada pada koridor yang terkendali.
"APBN kami amat aman, bisa kami kendalikan, utamanya karena pajak dan bea cukai ada perbaikan yang signifikan," ucap Purbaya.
Sektor pendapatan negara yang sukses menyentuh Rp1.185 triliun itu menorehkan tren pertumbuhan positif di angka 19,1% secara tahunan.
Hasil tersebut sebagian besar didorong oleh setoran dari sektor perpajakan yang terkumpul hingga Rp834,4 triliun atau terangkat sekitar 22,1%.
Bukan hanya perpajakan, kas pendapatan negara juga ikut diisi oleh sektor kepabeanan dan cukai yang mendulang Rp123,8 triliun atau naik tipis 0,7%.
Di waktu yang sama, penerimaan negara bukan pajak berhasil menghimpun dana sebesar Rp226,4 triliun dengan mencatat pertumbuhan 19,9%.
Pada bagian lain, total pengeluaran belanja negara dari Januari sampai Mei 2026 sudah terpakai sebanyak Rp1.365,4 triliun atau melesat hingga 34,4%.
Berikut adalah rincian dari komponen belanja negara tersebut:
belanja pemerintah pusat senilai Rp1.059,3 triliun
transfer ke daerah sebesar Rp306,1 triliun
Penyerapan dana belanja untuk sektor pemerintah pusat ini mengalami kenaikan yang terbilang amat tajam sebesar 52,6%.
Hal berbeda terjadi pada pos anggaran yang dialokasikan lewat transfer ke daerah, di mana nilainya justru menunjukkan penyusutan atau mengalami kontraksi 4,9%.
Untuk posisi keseimbangan primer di kurun waktu lima bulan pertama tahun ini berada di angka Rp58,6 triliun, atau mengalami penurunan sebesar 69,5%.
Sementara itu, sektor pembiayaan anggaran dilaporkan sudah berjalan senilai Rp379,4 triliun atau mengalami pertumbuhan di angka 16,2%.
"Jadi, kondisi fiskal amat baik, wakil menteri dan dirjen-dirjennya memastikan itu terjadi. Dirjen pajak juga memastikan bagian bawah mengerti target kami dan apa yang harus dikerjakan, dirjen bea dan cukai juga sama," ucapnya.
